Soal PTS 2 Pkn kelas 8

Negara Indonesia adalah negara hukum. hal ini tertera dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal. . .

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 1 ayat 2

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 2 ayat 1

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang memlalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. hal tersebut merupakan pengertian dari peraturan perundang-undangan nomor. . .

• 12 Tahun 2011

• 13 Tahun 2011

• 14 Tahun 2011

• 15 Tahun 2011

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki yang berarti. . .

• Tingkatan

• Perbedaan

• Kesamaan

• Perbedaan

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas. . .

• 1. UUD NRI Tahun 1945

  2. Ketetapan MPR

  3. UU/Permen Pengganti UU

  4. Peraturan pemerintah (PP)

  5. Peraturan Presiden (Perpres)

  6. Peraturan daerah provinsi (Perda Provinsi)

  7. Peraturan daerah kabupaten/kota (Perda Kota/kabupaten)

• 1. UUD NRI Tahun 1945

  2. Ketetapan MPR

  3. UU/Permen Pengganti UU

  4. Peraturan pemerintah (PP)

  5. Peraturan Presiden (Perpres)

  6. Peraturan daerah provinsi (Perda Provinsi)

• 1. UUD NRI Tahun 1945

  2. Ketetapan MPR

  3. UU/Permen Pengganti UU

  4. Peraturan pemerintah (PP)

  5. Peraturan Presiden (Perpres)

• 1. UUD NRI Tahun 1945

  2. Ketetapan MPR

  3. UU/Permen Pengganti UU

  4. Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi. menurut Bagir Manan, fungsi dari peraturan perundang-undangan ada dua yaitu. .

• Fungsi Internal dan Eksternal

• Fungsi Integrasi dan hukum

• Fungsi Hukum dan kemudahan

• Fungsi Internal dan Integrasi

Secara historis UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh badan BPUPKI dan ditetapkan oleh badan PPKI pada tanggal . . .

• 18 Agustus 1945

• 17 Agustus 1945

• 16 Agustus 1945

• 15 Agustus 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 dilakukan sebanyak. .

• 4 kali

• 3 kali

• 2 kali

• 1 kali

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. hal tersebut merupakan pengertian dari. . .

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah

• Peratuan Tap MPR

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Hal tersebut merupakan pengertian dari. . .

• Peraturan Presiden

• Peraturan Peerintah

• Peratuan Daerah

• Peraturan Tap MPR

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Hal tersebut merupakan pengertian dari. . .

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Kota

• Peraturan Daerah Kabupaten

• Peraturan Pemerintah