Akuntansi kewajiban dan Jurnal Koreksi

Perlakuan akuntansi utang dalam negeri mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Hal ini merupakan kewajiban yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman yang berasal dari....

• Pinjaman dalam negeri

• Pinjaman luar negeri

• Perjanjian pinjaman dalam negeri

• Investasi jangka panjang

• Kewajiban jangka pendek

Kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara pemerintah dan pemberi pinjaman dalam negeri merupakan dokumen...

• Pinjaman dalam negeri

• Pinjaman luar negeri

• Perjanjian pinjaman dalam negeri

• Kewajiban jangka pendek

• Investasi jangka panjang

Berikut yang tidak termasuk prinsip dasar pinjaman daerah, yaitu...

• Tidak boleh melebihi batas kumulatif pinjaman daerah yang dananya berasal dari dalam negeri

• Tidak boleh melebihi batas deficit APBD

• Inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya

• Tidak dapat melaksanakan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri

• Salah satu altenatif sumber pendanaan APBD untuk menutup deficit APBD

Pinjaman yang berasal dari APBD termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri merupakan jenis pinjaman daerah yang berasal dari...

• Pinjaman jangka panjang

• Pemerintah pusat

• Pinjaman jangka pendek

• Lembaga keuangan bukan bank

• Lembaga keuangan bank

Berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu syarat pinjaman daerah yang bersumber dari...

• Pinjaman jangka panjang

• Pemerintah pusat

• Pinjaman jangka pendek

• Lembaga keuangan bukan bank

• Lembaga keuangan bank

Kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau penerusan pinjaman luar negeri merupakan dokumen...

• Lembaga keuangan bukan bank

• Perjanjian pinjaman daerah

• Pinjaman jangka pendek

• Pemerintah pusat

• Pinjaman jangka panjang

Pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal disebut...

• Pinjaman jangka pendek

• Obligasi daerah

• Pinjaman jangka panjang

• Lembaga keuangan bukan bank

• Tidak ada jawaban yang benar

Pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya merupakan jenis pinjaman pemerintah daerah berdasarkan jangka waktu pinjamannya, yaitu...

• Pinjaman jangka panjang

• Pinjaman jangka pendek

• Pinjaman Pemerintah pusat

• Investasi jangka Panjang

• Investasi jangka Pendek

Pada 1 September 2018, Pemkot Banjarmasin mendapat pinjaman dari pemerintah pusat sebesar Rp58.000.000,00 dengan jangka waktu 4 tahun dan bunga sebesar 9% per tahun yang harus dibayar setiap tanggal 15 Agustus. Pada akhir tahun 2018, jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh Pemkot Banjarmasin untuk mengakui utang bunga adalah...

• Beban Bunga (D)Rp14.500.000,00

  Utang Bunga (K)Rp14.500.000

• Utang bunga (D)Rp5.220.000,00

  Beban Bunga (K)Rp5.220.000,00

• Beban Bunga (D) Rp5.220.000,00

  Utang bunga (K) Rp5.220.000,00

• Kewajiban lancar lainnya (D) Rp14.500.000,00

  Beban bunga (K) Rp14.500.000,00

• Beban bunga (D) Rp5.220.000,00

  Kewajiban lancar lainnya (K) Rp5.220.000,00

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan merupakan jenis pinjaman pemerintah daerah berdasarkan jangka waktu pinjamannya, yaitu...

• Investasi non permanen

• Pinjaman Pemerintah pusat

• Investasi jangka Panjang

• Investasi jangka Pendek

• Pinjaman jangka panjang