APBN adalah….

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu

Fungsi stabilisasi dirancang untuk mengupayakan keseimbangan perkonomian. Perkonomian yang tidak stabil dapat terjadi deficit ataupun surplus. Anggaran mengalami defisit apabila …

• jumlah anggaran Negara meningkat setiap tahun

• jumlah anggaran pendapatan menurun setiap tahun

• jumlah anggaran belanja sama dengan jumah anggaran pendapatan

• jumlah anggaran belanja lebih kecil daripada jumlah anggaran pendapatan

• jumlah anggaran belanja lebih besar daripada jumalah anggaran pendapatan

Rancangan APBN ataupun APBN Perubahan (APBN-P) disusun untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut bertujuan untuk ….

• mengetahui tingkat kemakmuran Negara dalam satu tahun berjalan

• meningkatkan keadilan dan kemerataan untuk kesejahteraan rakyat

• meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah

• menunjukkan sikap jujur dan adil untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat

• meningkatkan tansparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat

Penerimaan negara dalam APBN adalah sebagai berikut…

1. Pajak penghasilan migas dan non migas

2. Pajak ekspor

3. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pajak Pertambahan nilai

5. Bea masuk

6. Hibah

Penerimaan pajak dalam negeri adalah ditunjukkan oleh nomor…

• 1, 2 dan 3

• 1, 3 dan 4

• 2, 3 dan 4

• 2, 3 dan 5

• 4, 5 dan 6

Data pengeluaran pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut

1) Belanja pegawai dan belanja barang

2) Bantuan pembangunan dan perumahan

3) pembayaran cicilan utang luar negeri

4) Bantuan pembangunan daerah

5) Subsidi untuk menjaga stabilitas ekonomi

Dari data pengeluaran tersebut yang termasuk pengeluaran pemerintah pusat adalah ….

• 1), 2), dan 3)

• 1), 3), dan 5)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 4), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Presiden dibantu Menteri Keuangan merevisi RUU APBN. Sesuai dengan mekanisme penyusunan APBN, tindakan tersebut dilakukan oleh Presiden dan Menteri Keuangan apabila…

• APBN tahun lalu mengalami defisit

• RUU APBN yang diajukan tidak disetujui DPR

• perekonomian sedang mengalami krisis keuangan

• terdapat sisa anggaran dari APBN tahun sebelumnya

• DPR menghendaki adanya kebijakan anggaran berimbang

Negara "C" tidak melaksanakan perekonomian sesuai dengan APBN sehingga mengalami defisit. salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Negara C untuk mengatasi defisit adalah …

• mencetak uang baru sesuai kebutuhan

• meningkatkan tabungan pemerintah

• meminjam dana dari dalam negeri

• merevisi alokasi belanja negara

• menambah biaya subsisidi

Daftar anggaran yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) disebut….

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah

Pemerintah daerah AD menggerakan berdirinya BUMDes menggunakan APBD. BUMDes nantinya akan bekeja sama dengan perusahaan swasta untuk pengelolalan usaha yang lebih professional. BUMdes bertujuan memperluas lapangan pekerjaan masyarakat sekitar dan sebagai pemasukan daerah. APBD yang digunakan untuk program tersebut menunjukkan fungsi....

• Pengawasan

• Distribusi

• Stabilitas

• Otorisasi

• Alokasi

Pemerintah "D" memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Dengan layanan pembayaran tersebut, pembayar pajak tidak perlu datang dan mengantre ke kantor Sistem Pembayaran Satu atap (Samsat). Kebijakan tersebut termasuk tujuan APBD, yaitu …

• Mendukung pembangunan sarana dan prasarana daerah

• Menciptakan rasa aman dan penegakan keadilan

• Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat