Aspek Hukum P2TL

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah...

• Undang Undang Ketenaga Listrikan

• UU Yang Mengatur Hubungan Antara Perusahaan dan Pelanggan

• UU yang Mengatur Pelaksanaan P2TL

• UU Tentang Hak dan Kewajiban Pelanggan

Perintah melaksanakan P2TL pada pelanggan dan non-pelanggan yang berlaku saat ini diatur pada...

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

• Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

• Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.163-1.K.DIR-2012

"Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama (7) tahun dan denda paling banyak 2,5 milyar" terdapat pada :

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang Pencurian

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

• KUHPerdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu dasar hukum pelaksanaan P2TL yang berlaku saat ini adalah...

• Per.Dir PLN No.088-Z.P/DIR/2016 Tentang P2TL dan PRPTL

• Kpts Dir PLN No.1486.K/DIR/2011 Tentang P2TL

• Kpts. Dirjen Ketenagalistrikan No.33-12/23/600.1/2012 Tentang Pengesahan Kpts Dir PLN No. 1486.K/DIR/2012 Tentang P2TL

• Per Dir No.088.Z-P/DIR/2016 Tentang P2TL yang disahkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan No.1541/20/DLB.4/2016

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,mengatur tentang :

• Hak dan Kewajiban Konsumen

• Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

• Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

• Hak Konsumen dan Pelaku Usaha

Surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) adalah hubungan antara dua subjek hukum berdasarkan,
pasal 1338 ayat 1 KUHP ( Perdata ) , menjelaskan :

• "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"

• "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai aturan bagi perusahaan yang membuatnya"

• "Perjanjian yang dibuat secara sah berisi hak pengusaha disatu pihak berhadapan dengan kewajiban konsumen"

• "Perjanjian dibuat secara sah dan mengikat bagi konsumen"

Tindakan PLN pada pelaksanaan P2TL berupa Tagihan susulan dan Pemutusan Sementara /
bongkar rampung adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan
sehingga tidak harus menunggu putusan pengadilan untuk pelaksanaannya ,
adalah berdasarkan :

• Permen ESDM No 27
  Tahun 2017
  pasal 15

• UU No 30 tahun 2009
  tentang ketenaga
  listrikan

• Kepdir PLN No.163-1.K/
  DIR/2012
  tgl 9 april 2012
  tentang PRPTL

• Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik
  (SPJBTL)
  yang disepakati

Tindakan PLN dalam pelaksanaan P2TL adalah tindakan HUKUM PUBLIK dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan :

• UU Nomor 30 Tahun 2009 - Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 - Perdir PLN Nomor 088Z Tahun 2016

• Kepdir PLN Nomor 088Z Tahun 2016

• Kepdir PLN Nomor 088Z Tahun 2016 - Kepdir PLN Nomor 163 Tahun 2012

• UU Nomor 8 Tahun 1999- Kepdir PLN Nomor 088Z Tahun 2017 - Kepdir PLN Nomor 163 Tahun 2012

Pelaksanaan P2TL dengan melakukan penyelesaian secara PIDANA untuk tujuan" Shock Therapy"
terhadap pelanggan yang terbukti menggunakan tenaga listrik bukan haknya ,berdasarkan :

• UU No 30 Tahun 2009
  pasal 51 ayat 3 dan
  KUHP Pasal 362

• UU No 30 tahun 2009
  pasl 27 ayat 1 dan
  KUHP Pasal 167

• Permen ESDM No 27
  tahun 2017 dam
  KUHP Pasal 167

• Perdir 088-Z.P/DIR/2016
  tentang
  P2Tl

Untuk kepentingan umum PIUPTL dalam menyediakan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transimisi, distribusi dan penjualan, berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu diatur dalam :

• UU Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 27 ayat 1

• KUHP Pasal 167
  dan KUHP Pasal 362

• Perdir 088-Z.P/DIR /2016
  SOP P2TL

• Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017
  pasal 16