1. Tindak pidana didefinisikan sebagai:

• Perbuatan manusia, yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, yang mana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku tidak memiliki dasar penghapus pidana baik unsur pembenar maupun pemaaf.

• Perbuatan manusia, yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, yang mana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tersebut dapat dilimpahkan ke orang lain.

• Perbuatan manusia, yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, yang mana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tersebut diatur dalam KUH Perdata.

• Perbuatan manusia, yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, yang mana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.

Nullum delictum, nulla poenasine praevia lege poenali dikenal juga sebagai asas

• Asas praduga tidak bersalah

• Asas undang-undang tidak boleh berlaku surut

• Asas legalitas

• Asas domisili

Lex certa adalah salah satu ketentuan pidana, yang artinya?

• Rumusan ketentuan pidana tidak berlaku surut

• Rumusan ketentuan pidana harus jelas

• Rumusan ketentuan pidana harus tertulis

• Rumusan ketentuan pidana harus tegas

Dibawah ini, yang merupakan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya adalah, kecuali:

• UU Nomor 11 Tahun 2021

• PP Nomor 9 Tahun 2021

• PMK-18/PMK.03/2021

• UU Nomor 11 Tahun 2020

Tujuan penegakan hukum, termasuk hukum pajak adalah, kecuali:

• Kepastian hukum

• Keadilan

• Kemanfaatan

• Pemenjaraan

Elemen pengendalian sosial kejahatan, terdiri atas:

• Peraturan, Aparat penegak hukum, pengadilan

• Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman

• Nilai/Regulasi, Sosialisasi, Fasilitasi, Sanksi

• Agama, Masyarakat, Pemerintah

Hukum Pajak termasuk?

• Hukum Administrasi

• Hukum Pidana

• Hukum Administrasi yang memiliki unsur pidana

• Hukum Internasional

Pasal pidana dalam terkait perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, antara lain:

• UU KUP, UU PBB, UU Agraria

• UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PBB, UU Terorisme

• UU Aksses Informasi Keuangan, UU KUP, UU Perumahan dan Kawasan Permukiman

• UU KUP, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU Akses Informasi Keuangan

Suatu perbuatan dimana ada perbuatan permulaan, perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri disebut:

• Poging

• Deelneming

• Doenpleger

• Dader

Pasal yang diperkenankan melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP setelah berlakunya PMK-18/PMK.03/2021 hanya:

• Pasal 38, Pasal 39

• Pasal 38, Pasal 39 ayat 1 huruf a dan huruf b

• Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d

• Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf e dan huruf f