TWK 6 SISTEM PEMERINTAHAN EKS K

Seperti ramai diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril. Ini berarti Baiq Nuril sebagai terpidana akan menjalani hukum pidana enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA. Memang, PK adalah upaya hukum terakhir dalam sistem peradilan pidana, tetapi bukan akhir dari upaya memperoleh keadilan. Secara yuridis Baiq Nuril adalah seorang terpidana, namun hak atas keadilan tidak dapat dicabut hanya karena ia seorang terpidana. Guna menjamin hak terpidana atas keadilan tersebut, negara telah memberikan perlindungan normatif bagi terpidana untuk memenuhi keadilannya, di antaranya adalah melalui amnesti dan grasi. Amnesti ditujukan kepada pelaku kejahatan terhadap negara dengan tujuan atas kepentingan negara, sedangkan grasi ditujukan kepada kejahatan terhadap orang dengan tujuan kepentingan individu guna memperoleh keadilan. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari …

• MPR

• DPR

• MA

• MK

• DPA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh ....

• Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR

• DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah

• Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD

• DPR dengan meperhatikan pertimbangan DPD

• Presiden dengan memperhatikan perimbangan DPD

Hak interpelasi di Indonesia pernah dilakukan pada tahun 2007. Hak ini diusulkan oleh 130 anggota DPR karena lambannya penanganan lumpur Lapindo dan penyelesaian korban Lapindo Sidoarjo. sebenarnya rencana telah diutarakan sebelumnya oleh salah seorang penggagasnya yaitu, Ario Wijanarko pada kesempatan jumpa pers memperingati satu tahun lumpur Lapindo 30 Mei 2007. Sebagaimana yang tercantum dalam surat pengajuan kepada pimpinan yang menjadi tugas dan wewenang DPR, para pengusul mendasarkan langkah tersebut pada pertimbangan bahwa pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang serius. Padahal, para korban semakin menderita semenjak tragedi tersebut muncul sudah hamper setahun berlalu. Semua tatanan kehidupan mereka hancur karena tragedi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materi pada korban tetapi juga psikis. Bagi para pengusul, jika kasus tersebut penangannya dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, maka ini dapat dipandang sebagai pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam arti HAM yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak interpelasi adalah hak untuk ....

• Bertanya kepada Pemerintah

• Melakukan penyelidikan

• Melakukan perubahan terhadap RUU

• Mengawasi jalannya pemerintahan

• Ikut serta menetapkan APBN

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Berdasarkan UUD 1945,

Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan kecuali ....

• Undang-undang

• Peraturan pemerintah

• Keputusan presiden

• Keputusan Menteri

• Peraturan daerah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi antara lain mempunyai kewenangan ….

• Memberhentikan ketua MPR

• Memberhentikan ketua DPR

• Memberhentikan presiden

• Membubarkan partai politik

• Mengubah undang-undang dasar

Pemberlakuan dari asas desentralisasi ini tidak lepas dari sejarah panjang pembangunan nasional Indonesia semenjak merdekanya. Krisis ekonomi pada tahun 1997 mendesak pemerintah untuk memberlakukan desentralisasi. Selain itu, pemerintah daerah merasa terjadi ketidakadilan dan pemusatan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengaturan tentang desentralisasi muncul pertama kali dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Salah satu contoh penerapan asas ini adalah desentralisasi terkait sistem manajemen perikanan. Sebelumnya pemerintah dengan menganut kebijakan sentralisasi mengatur bahwa setiap perairan berikut sumber dayanya adalah milliki negara dan diatur oleh negara dengan memanfaatkan pemerintah provinsi, kabupaten hingga desa. Seluruh keuntungan yang diperoleh nantinya dikelola dan digunakan oleh negara. Setelah penerapan desentralisasi, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda No. 15 tahun 2001 tentang sistem manajemen perikanan di daerahnya. Dengan adanya aturan ini, penanggung jawab perikanan setempat merancang aturan manajemen dan praktek pengelolaan sektor perikanan dengan berdasarkan pada kearifan lokal dan juga pengetahuan adat

untuk mencapai kesinambungan produk perikanan daerahnya. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah ....

• Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu

• Penyerahan kewenangan kepada derah untuk mengurus rumah tangganya sendiri

• Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

• Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan

• Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa Belanda “constitue” dalam bahasa Latin (contitutio,constituere) dalam bahasa Prancis yaitu “constiture” dalam bahsa Jerman “vertassung”. Dalam bahasa Indonesia konstitusi diartikan sebagai Keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat suatu negara. Sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang–Undang Dasar. Perbedaan UUD dan Konvensi, UUD yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan Konvensi ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis, kecuali ….

• Tidak mengandung unsur yang melanggar Pancasila

• Dipergunakan berulang– ulang dalam penyelenggaraan Negara

• Tidak bertentangan dengan UUD

• Memperhatikan pelaksanaan UUD.

• Dibuat oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya

Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang

pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[4] Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[ Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah …

• Undang-undang No.21 tahun 2014

• Undang-undang No.12 tahun 2014

• Undang-undang No.32 tahun 2014

• Undang-undang No.23 tahun 2014

• Undang-undang No.22 tahun 2014

UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 1997 disebutkan bahwa keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya. Menurut Pasal 1 angka 19 UU No. 24 Tahun 2007, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini menjadi salah satu kreiteria kegentingan memaksa. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan memaksa adalah …

• Dekrit

• Keppres

• PP

• Perppu

• Perpres

Negara berbeda dengan bangsa. Jika bangsa merujuk pada kelompok orang atau persekutuan hidup, sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya. Istilah negara merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, state; bahasa Belanda dan Jerman, staat, serta bahasa Prancis, etat. Katakata tersebut diambil dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap. Di Indonesia, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau nagara yang berarti wilayah atau penguasa. Unsurunsur pembentuk suatu negara adalah …

• Rakyat, Wilayah yang permanen, Pemerintah yang berdaulat

• Rakyat, Wilayah yang permanen, Aturan perundang-undangan

• Pemerintahan yang berdaulat, Rakyat, Sumber kekayaan alam

• Wilayah yang permanen, Rakyat, Pemimpin

• Rakyat, Wilayah yang permanen, Sumber kekayaan alam