TWK 6 SISTEM PEMERINTAHAN EKS K

TWK 6 SISTEM PEMERINTAHAN EKS K

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Negara Bernama Malaysia

Negara Bernama Malaysia

Professional Development

10 Qs

KUIZ SEJARAH WARGA SK TAMBUN

KUIZ SEJARAH WARGA SK TAMBUN

Professional Development

11 Qs

Quizizz Smksm

Quizizz Smksm

Professional Development

10 Qs

Kesultanan Melayu Melaka

Kesultanan Melayu Melaka

Professional Development

10 Qs

TWK 1 31 Oktober

TWK 1 31 Oktober

Professional Development

10 Qs

Turnamen Quizizz Harlah IMAN PKN STAN

Turnamen Quizizz Harlah IMAN PKN STAN

KG - Professional Development

10 Qs

TWK-4 Kelas C 20 Online E

TWK-4 Kelas C 20 Online E

Professional Development

10 Qs

KUIZ Dialog Harmoni “Apa erti merdeka menurut kami ?”

KUIZ Dialog Harmoni “Apa erti merdeka menurut kami ?”

KG - Professional Development

12 Qs

TWK 6 SISTEM PEMERINTAHAN EKS K

TWK 6 SISTEM PEMERINTAHAN EKS K

Assessment

Quiz

History

Professional Development

Hard

Created by

Akademik Akses

Used 26+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Seperti ramai diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril. Ini berarti Baiq Nuril sebagai terpidana akan menjalani hukum pidana enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA. Memang, PK adalah upaya hukum terakhir dalam sistem peradilan pidana, tetapi bukan akhir dari upaya memperoleh keadilan. Secara yuridis Baiq Nuril adalah seorang terpidana, namun hak atas keadilan tidak dapat dicabut hanya karena ia seorang terpidana. Guna menjamin hak terpidana atas keadilan tersebut, negara telah memberikan perlindungan normatif bagi terpidana untuk memenuhi keadilannya, di antaranya adalah melalui amnesti dan grasi. Amnesti ditujukan kepada pelaku kejahatan terhadap negara dengan tujuan atas kepentingan negara, sedangkan grasi ditujukan kepada kejahatan terhadap orang dengan tujuan kepentingan individu guna memperoleh keadilan. Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari …

MPR

DPR

MA

MK

DPA

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh ....

Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR

DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah

Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD

DPR dengan meperhatikan pertimbangan DPD

Presiden dengan memperhatikan perimbangan DPD

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Hak interpelasi di Indonesia pernah dilakukan pada tahun 2007. Hak ini diusulkan oleh 130 anggota DPR karena lambannya penanganan lumpur Lapindo dan penyelesaian korban Lapindo Sidoarjo. sebenarnya rencana telah diutarakan sebelumnya oleh salah seorang penggagasnya yaitu, Ario Wijanarko pada kesempatan jumpa pers memperingati satu tahun lumpur Lapindo 30 Mei 2007. Sebagaimana yang tercantum dalam surat pengajuan kepada pimpinan yang menjadi tugas dan wewenang DPR, para pengusul mendasarkan langkah tersebut pada pertimbangan bahwa pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang serius. Padahal, para korban semakin menderita semenjak tragedi tersebut muncul sudah hamper setahun berlalu. Semua tatanan kehidupan mereka hancur karena tragedi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materi pada korban tetapi juga psikis. Bagi para pengusul, jika kasus tersebut penangannya dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah, maka ini dapat dipandang sebagai pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam arti HAM yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak interpelasi adalah hak untuk ....

Bertanya kepada Pemerintah

Melakukan penyelidikan

Melakukan perubahan terhadap RUU

Mengawasi jalannya pemerintahan

Ikut serta menetapkan APBN

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Berdasarkan UUD 1945,

Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan kecuali ....

Undang-undang

Peraturan pemerintah

Keputusan presiden

Keputusan Menteri

Peraturan daerah

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi antara lain mempunyai kewenangan ….

Memberhentikan ketua MPR

Memberhentikan ketua DPR

Memberhentikan presiden

Membubarkan partai politik

Mengubah undang-undang dasar

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pemberlakuan dari asas desentralisasi ini tidak lepas dari sejarah panjang pembangunan nasional Indonesia semenjak merdekanya. Krisis ekonomi pada tahun 1997 mendesak pemerintah untuk memberlakukan desentralisasi. Selain itu, pemerintah daerah merasa terjadi ketidakadilan dan pemusatan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengaturan tentang desentralisasi muncul pertama kali dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Salah satu contoh penerapan asas ini adalah desentralisasi terkait sistem manajemen perikanan. Sebelumnya pemerintah dengan menganut kebijakan sentralisasi mengatur bahwa setiap perairan berikut sumber dayanya adalah milliki negara dan diatur oleh negara dengan memanfaatkan pemerintah provinsi, kabupaten hingga desa. Seluruh keuntungan yang diperoleh nantinya dikelola dan digunakan oleh negara. Setelah penerapan desentralisasi, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda No. 15 tahun 2001 tentang sistem manajemen perikanan di daerahnya. Dengan adanya aturan ini, penanggung jawab perikanan setempat merancang aturan manajemen dan praktek pengelolaan sektor perikanan dengan berdasarkan pada kearifan lokal dan juga pengetahuan adat

untuk mencapai kesinambungan produk perikanan daerahnya. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah ....

Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu

Penyerahan kewenangan kepada derah untuk mengurus rumah tangganya sendiri

Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan

Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Constitution” dan berasal dari bahasa Belanda “constitue” dalam bahasa Latin (contitutio,constituere) dalam bahasa Prancis yaitu “constiture” dalam bahsa Jerman “vertassung”. Dalam bahasa Indonesia konstitusi diartikan sebagai Keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat suatu negara. Sedangkan dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang–Undang Dasar. Perbedaan UUD dan Konvensi, UUD yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan Konvensi ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Syarat-syarat suatu konvensi dapat dinyatakan sebagai konstitusi tidak tertulis, kecuali ….

Tidak mengandung unsur yang melanggar Pancasila

Dipergunakan berulang– ulang dalam penyelenggaraan Negara

Tidak bertentangan dengan UUD

Memperhatikan pelaksanaan UUD.

Dibuat oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?