Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama adalah

• Mahkamah Syar'iyah

• Qonun Aceh

• Peradilan Agama

• Syariat Islam

Mahkamah Syar’iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu

• Peradilan Niaga dan Peradilan Tipikor

• Peradilan tinggi dan Peradilan Tinggi Agama

• Peradilan Agama dan Peradilan Umum

• Peradilan HAN dan Peradilan Militer

Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada

• 4 Maret 2003

• 3 April 2006

• 4 Juni 2005

• 3 Mei 2009

Kewenangan Mahkamah Syar`iyah adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006. Ditambah dengan perkara jinayat yang terdiri dari Qanun No. 12 Tahun 2003 adalah tentang

• Perceraian

• Wakaf

• Waris

• Khamar

Kedudukan Mahkamah Syar'iya yang terdapat pada Provinsi Nagro Aceh Darusalam sejajar dengan

• Peradilan Tinggi Agama

• Peradilan Agama

• Paradilan Tinggi

• Mahkamah Agung

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-udang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar’iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelsaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding seputar

• Pernikahan, Perceraian, dan Poligami

• Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara

• Tipikor, Ekonomi Syariah, dan Perniagaan

• Al-Ahwa Al-Syakhshiyah, Mu’amalah, dan Jinayah

Cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan Agama yang berdasarkan pada perjanjian secara tertulis oleh para para pihak yang bersengketa, disebut

• Mediasi

• Arbitrase Syariah

• Konsiliasi

• Musyawarah

Abritase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Badan Arbitrase yang menyelesaikan sengkete ekonomi syariah adalah

• Arbitrase Institusional

• BANI

• BASYARNAS

• Arbitrase Ad Hoc

Orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan dalam arbitrase adalah

• Arbiter

• Mediator

• Hakim

• Panitera