Sosialisasi Penilaian Perilaku 2021

Dasar Hukum yang mengatur tentang penilaian kinerja terbaru untuk periode kinerja Bulan Juli s.d. Desember 2021 yaitu

• PP 46 Tahun 2011
• PP 30 Tahun 2019
• PP 91 Tahun 2021
• PMK 93 Tahun 2018

Bagaimana Skema Pengajuan Evaluator penilaian prilaku pada Aplikasi e-Performance Untuk pegawai yang berstatus sebagai CPNS

• Mengajukan Usulan Evaluator dengan jumlah 4 peer
• Mengajukan Usulan Evaluator dengan jumlah 2 peer dan 2 bawahan
• Dinilai oleh atasan langsung dan tidak dinilai oleh peer
• Tidak dinilai

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2018 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Pajak, Batas waktu penetapan Kontrak Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di awal tahun ditetapkan paling lambat 31 Januari pada tahun yang sama

• Benar
• Salah

Saudara Arip Setiakawan adalah pegawai KPP Pratama Makassar Utara, ia dimutasi ke KPP Pratama Madiun dengan TMT tanggal 24 Mei 2021, maka mekanisme penutupan kontrak kinerja selama bekerja di KPP Pratama Makassar Utara adalah

• Menghapus Target Q1 s.d. Q4 Kontrak Kinerja Tahun 2021 KPP Pratama Makassar Utara
• Menghapus Target Q3 s.d. Q4 Kontrak Kinerja Tahun 2021 KPP Pratama Makassar Utara
• Menghapus Target Q2 s.d. Q4 Kontrak Kinerja serta mengisi realisasi capaian IKU Q1 pada Kontrak Kinerja tahun 2021 KPP Pratama Makassar Utara
• Mengisi seluruh capaian IKU Q1 s.d. Q4 Kontrak Kinerja Tahun 2021 KPP Pratama Makassar Utara

Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan Kontrak Kinerja Pegawai adalah

• HRIS
• E performance
• SIKKA
• E-performance

Instrumen Penilaian Perilaku Kerja yang baru muncul pada PP 30 Tahun 2019 adalah

• Inisiatif Kerja
• Kreativitas
• Pengembangan Diri
• Komitmen

Tools penilaian perilaku kerja yang lama Berbasis Value sedangkan Tools Penilaian perilaku kerja yang baru Berbasis Kompetensi

• Benar
• Salah

Penilaian kinerja pegawai tidak berpengaruh pada kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

• Benar

• Salah

Saudara Alvin pegawai KPP Pratama Makassar Utara mengalami Mutasi Ke kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, kapan paling lambat Saudara Alvin melakukan penetapan Kontrak Kinerja pada unit kerja barunya?

• 30 Hari kalender Terhitung dari TMT Surat Keputusan Mutasi

• 3 Bulan dari Terhitung dari TMT Surat Keputusan Mutasi

• 15 Hari Kerja Terhitung dari TMT Surat Keputusan Mutasi

• 20 Hari Kerja terhitung dari TMT Surat Keputusan Mutasi

Penilaian Kinerja harus berdasarkan dengan keadaan realita dan divalidasi oleh atasan langsung bukan berdasarkan kedekatan maupun kepentingan di luar pekerjaan

• Benar

• Salah