Yuk Pahami APBN

Yuk Pahami APBN

University

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

EKOBIS (LEMBAGA KEUANGAN)

EKOBIS (LEMBAGA KEUANGAN)

12th Grade - University

10 Qs

Latihan Soal Pembelajaran 1 (OJK)

Latihan Soal Pembelajaran 1 (OJK)

University

10 Qs

Pengantar Perbendaharaan

Pengantar Perbendaharaan

University

10 Qs

APBN dan APBD

APBN dan APBD

University

10 Qs

Menganalisis Anggaran Pendidikan

Menganalisis Anggaran Pendidikan

University

10 Qs

Akuntansi pada Penyusunan LKPP

Akuntansi pada Penyusunan LKPP

University

10 Qs

Kuiz jenjang Dikti

Kuiz jenjang Dikti

University

10 Qs

Kuis BMN

Kuis BMN

University

10 Qs

Yuk Pahami APBN

Yuk Pahami APBN

Assessment

Quiz

Education

University

Hard

Created by

Aulia Rahim

Used 7+ times

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Anggaran Negara harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan yang efektif. Hal ini merupakan salah fungsi dari APBN yaitu

Otorisasi

Pengawasan

Distribusi

Alokasi

Stabilisasi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Maksimal outstanding utang pemerintah yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 adalah

60% dari PDB

3% dari PDB

60% dari APBN

10% dari APBN

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Yang bukan termasuk dalam komponen belanja Transfer ke Daerah adalah?

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Desa

Dana Insentif Daerah

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Kebijakan Fiskal ....... adalah kebijakan yang diambil dimana belanja negara lebih besar dari pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

Konsolidatif

Ekspansif

Countercyclical

Assertive

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Yang merupakan pengertian dari APBN menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Presiden

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Menteri Keuangan

Rencana Keuangan Pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara