TO SKD Part 3

Penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 terjadi di sejumlah daerah. Diantaranya, jenazah seorang perawat RSUP dr Kariadi Semarang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona ditolak oleh warga untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sewakul di RT 06, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang serta terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan dimana jenazah ditolak dimakamkan hingga 5 kali. Peristiwa ini semakin menambah keprihatinan di tengah perjuangan semua orang melawan virus corona.Ada stigma yang berkembang terhadap penderita Covid-19 atau bahkan mereka yang berada di garis depan menangani pasien virus corona.Alasannya, khawatir menjadi sumber penyebaran virus corona. Penolakan warga atas pemakaman jenazah tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama satu tahun sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020. Kala itu, pengumuman Jokowi soal kasus pertama Covid-19 yang dialami seorang wanita asal Depok, Jawa Barat, mengejutkan banyak pihak. Masyarakat mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan masker dan hand sanitizer. Antisipasi bahkan dilakukan sejak sebelum Jokowi mengumumkan kasus perdana Covid-19 di Indonesia, mengingat virus itu pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019, kemudian mewabah di banyak negara. Namun, banyaknya permintaan masyarakat terhadap alat proteksi diri itu diduga dimanfaatkan oleh orang yang mencari keuntungan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah mengkritik pemerintah yang tidak turun tangan terhadap kenaikan harga masker. Adapun harga masker di pasaran saat itu melonjak mencapai sekitar 300 hingga 1.000 persen. "Penimbunan tersebut akan mengacaukan distribusi masker di pasaran dan dampaknya harga masker jadi melambung tinggi," YLKI saat itu meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas dugaan penimbunan masker oleh pihak distributor. Tindakan yang dilakukan oleh distributor untuk melakukan penimbunan masker tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu…

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memaparkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di seluruh daerah selama PPKM darurat. Hasilnya, masih banyak desa atau kelurahan di Indonesia yang tak taat menerapkan prokes "Terdapat 26 persen desa/kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam dalam menjalankan prokes memakai masker serta 28 persen dalam menjaga jarak," kata Wiku lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7). Sementara untuk tingkat kepatuhan prokes di tingkat daerah, Banten dan Jakarta paling abai dalam hal memakai masker dan menjaga jarak. Desa/kelurahan yang tidak patuh memakai masker, paling banyak ditemukan di Banten yakni 28,57 persen. Ketidakpatuhan masyarakat atas kepatuhan protokol kesehatan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu…

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah …

• Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan.

• Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri

• Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam

• Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain

• Bersumber dari budaya dan nilai kehidupann suatu daerah/kelompok mayoritas

Mukadimah hukum dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh …

• Panitia sembilan

• BPUPKI

• PPKI

• Kongres Pemuda

• PBB

Tanggal 2 Oktober menjadi salah hari penting bagi kebudayaan Indonesia, terutama batik. Sebab, pada hari itulah batik diakui sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Pengakuan batik sebagai warisan dunia ini berlaku sejak Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009. Dilansir dari situs UNESCO, teknik, simbolisme, dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia. Bahkan, UNESCO menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari prosesi kelahiran sampai kematian. Arkeolog Belanda, JLA Brandes, menyatakan bahwa batik merupakan salah satu dari 10 kebudayaan asli yang dimiliki bangsa Indonesia. Adapun, motif batik yang ada saat itu bukanlah motif raya yang dikenal seperti saat ini, melainkan pola ragam hias sederhana. Saat ini, penggunaan batik tidak lagi identik dengan acara-acara tradisional atau kegiataan kebudayaan. Motif batik juga sudah digunakan sebagai salah satu gaya fashion, baik untuk acara formal atau informal. Batik merupakan salah satu simbol karakteristik dari Indonesia. Maka, memakai busana batik adalah kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Hal ini selaras dengan pengamalan pancasila sila ke- ...

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.Pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi.

• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

• Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

• Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau Negara

• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nunsantara meliputi wawasan ke dalam dan ke luar, yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah…

• Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan Internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial demi tercapainya tujuan nasional

• Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan

• Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan Internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional

• Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor pnyebab timbulnya persatuan bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya keanekaragaman bangsa Indonesia

• Ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional

Pada tanggal 12 Januari 1966 di depan halaman gedung DPR-GR, mahasiswa dan pemuda mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) kepada pemerintah. Isi Tritura tersebut adalah

• Turunkan Presiden Soekarno, Bubarkan PKI, Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

• Bubarkan PKI, Bubarkan DPR-GR, Turunkan harga perbaikan ekonomi

• Bubarkan PKI, Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, Turunkan harga perbaikan ekonomi

• Bubarkan PKI, Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, kembalikan aset negara

• Turunkan Presiden Soekarno ,Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, Turunkan harga perbaikan ekonomi

Sebelum UUD 1945 diamandemen, Dewan Pertimbangan Agung menjadi salah satu lembaga tinggi negara, seiring dengan perkembangan zaman, UUD1945 mengalami beberapa kali amandemen Dewan Pertimbangan Agung pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi saat amandemen...

• Kesatu

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

• Kelima