UH PKN BAB 1 kelas X

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan yudikatif

• kekuasaan federatif

• kekuasaan koordinatif

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang- undang. Hal tersebut termasuk dalam kekuasaan …

• legislatif

• eksekutif

• eksaminatif

• moneter

• yudikatif

Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....

• John Locke

• Monstesquieu

• Afdi Afdian

• Moh. Mahfud

• Jimly Asshiddiqie

Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari ....

• DPA

• MPR

• BPK

• DPR

• presiden

Tugas lembaga legislatif adalah .....

• melaksanakan undang-undang

• melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain

• merevisi undang-undang

• mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang

• membuat undang-undang

Lembaga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah ....

• DPR

• BPK

• MPR

• Mahkamah Agung

• Presiden

Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang ....

• Presiden

• MA

• MK

• MPR

• DPR

Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal ....

• 23

• 22 C

• 19

• 18

• 17

BNN adalah kepangangan dari ...

• Badan Narkotika Nasional

• Badan Nuklir Nusantara

• Badan Numerik Nasional

• Badan Nusantara Nasional

• Badan Nuklir Nasional

Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali ....

• BNN

• BAPPENAS

• BKPM

• BULOG

• BPS