proses pembentukan Undang- undang

•aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang- undangan disebut

• aspek materil

• aspek moril

• aspek formal

• aspek yuridis

1) Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

2)Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

3) Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

3)Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia tidak dapat di- lakukan perubahan

4)Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

urutan pembentukan Undang- udang ditunjukan oleh nomor

• 1,2,3,4

• 1.3.4.2

• 1.2.4.3

• 4.3.2.1

1) pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan bahan yang masuk, dan hasil dari pembahasan ini menjadi rancangan putusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat II

2) pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi

3) pembicaraan oleh Komisi atau Panitia Ad Hoc (badan istimewa yang di bentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat sementara majelis terhadap semua hasil pembicaranaan tingkat I dan II. Hasil pembicaraan pada tingkat III ini menjadi Rancangan Putusan Majlis

4)pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi-fraksi jika diperlukan

pernyataan diatas merupakan proses pembentukan ...

• UUD 1945

• TAP MPR

• PERPU

• PERDA

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden disebut...

• Undang- Undang

• PERPU

• TAP MPR

• PERDA

1) DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.

2) Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang

3)Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undangbersama DPR.

Urutan proses pembentukan Undang- undang di tunjukan oleh nomor

• 1.2.3

• 1.3.2

• 3,2,1

• 2,3,1

1) keadaaan darurat

2)materi

3) manteri sekertaris negara

4)presiden

5) peraturan di undangkan

6) pemberlakuan

urutan diatas merupakan proses pembuatan

• PERPU

• PP

• PERDA

• UNDANG- UNDANG

lembaga yang terlibat dalam pembuatan peraturan pemerintah kecuali...

• mentri

• sekertaris negara

• presiden

• DPR

1)Pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian oleh pengusul

2)Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum pengesahan dan penetapan oleh presiden

urutan diatas merupakan proses pembentukan

• peraturan presiden

• PP

• PERDA

• Undang- Undang

peraturan daerah KAb/kota melibatkan lembaga

• DPRD dan bupati

• DPRD dan DPR

• DPRD gubernur

• DPRD dan MPR

Perda provinsi berlaku ....

• provinsi

• kabupaten

• kota

• pemerintah pusat