UH1 BAB 1 PPKN Kl X

Salah satu bentuk kekuasaan negara menurut John Locke adalah kekuasaan federatif. Wewenang dari pemegang kekuasaan ini adalah ...

• membentuk UU

• menegakkan hukum

• melaksanakan UU

• mengadakan hubungan luar negeri

• mengesahkan UU

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menurut adanya kerja sama antara lembaga-lembaga negara. Salah satunya dalam bidang legislasi. Berikut ini merupakan kerja sama dalam bidang legislasi antara Presiden dengan lembaga legislatif di Indonesia adalah ...

• mengajukan rancangan UU kepada DPD

• membahas rancangan UU bersama DPR

• mengubah dan menetapkan UUD bersama MPR

• memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk UU

• mengajukan calon hakim agung

Urusan pemerintahan kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi ...

• urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan urusan pertahanan

• urusan agama, urusan dalam negeri, dan urusan pertahanan

• transportasi, komunikasi, dan urusan dalam negeri

• urusan dalam negeri, pertahanan, dan kesehatan

• urusan ketenagakerjaan, industri, dan olahraga

Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal tersebut dikemukakan oleh ...

• John Locke

• van Vollenhoven

• J.J. Rousseau

• Mostesquieu

• Muh. Yamin

Negara yang menerapkan konsep trias politika sebagai pembagian kekuasaan adalah ...

• Inggris

• Amerika Serikat

• Jerman

• Indonesia

• Kanada

Kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Hal tersebut dikemukakan oleh ...

• John Locke

• van Vollenhoven

• J.J. Rousseau

• Mostesquieu

• Muh. Yamin

Pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia adalah Presiden. Oleh karena itu, Presiden memegang kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini secara jelas tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada pasal ...

• 2 ayat 1

• 3 ayat 1

• 4 ayat 1

• 20 ayat 1

• 22D ayat 2

Pillihlah tiga kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan Pancasila ditunjukkan oleh pernyataan ...

• Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas-asasnya.

• Presiden mengajukan rancangan UU

• Anggota OSIS melaksanakan musyawarah untuk menentukan AD dan ART.

• Pemerintah meminta rakyat untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah.

• Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR dengan tertib.

Nilai sila kesatu Pancasila mencerminkan bahwa dalam penyelenggaraan negara Indonesia, pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Hal tersebut dibuktikan dengan ...

• dilakukannya musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan

• dibangunnya infrasturuktur secara merata di setiap daerah

• dilakukannya pembangunan secara berkelanjutan

• diakuinya agama-agama yang dianut bangsa Indonesia secara resmi

• dilaksanakannya pemilihan umum sesuai asas pemilu

Menurut konsep trias politika, kekuasaan untuk membentuk UU dipegang oleh lembaga ...

• eksekutif

• yudikatif

• legislatif

• eksaminatif

• federatif