Pengelolaan Keuangan Negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, merupakan definisi dari:

• Keuangan Negara

• Perbendaharaan Negara

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Aset Pemerintah

Subyek dari Keuangan Negara:

• Pemerintah Pusat

• Pemerintah Daerah

• Badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

• Semua Jawaban Benar.

Asas pengelolaan keuangan negara Universalitas/

kelengkapan, berarti:

• Anggaran negara dibuat secara tahunan, yakni dari dari 1 Januari-31 Desember

• Transaksi keuangan disajikan secara utuh, yakni penerimaan disetorkan semua ke Kas Negara & pengeluaran dikeluarkan semua dari Kas Negara

• Penerimaan dan pengeluaran negara harus tercantum dalam dokumen anggaran

• Pengeluaran negara harus sesuai dengan mata anggarannya

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai

• CEO

• CFO

• COO

• tidak ada jawaban

Tugas Mneteri Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Fiskal adalah, kecuali:

• Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

• Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

• Melaksanakan fungsi bendahara umum negara

UU Keuangan Negara yang berlaku saat ini adalah:

• UU 17 tahun 2003

• UU 15 tahun 2004

• UU 1 Tahun 2004

• UUD 1945

Kebijakan pemerintah yang meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian:

• Kebijakan Moneter

• Kebijakan Fiskal

• Kebijakan Penawaran

• Kebijaksanaan

Karakteristik Organisasi Sektor Pemerintahan, kecuali:

• Tidak untuk mencari keuntungan financial

• Dimiliki secara kolektif oleh publik

• Kepemilikan atas sumber daya digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan

• Keputusan-keputusan didasarkan pada konsensus, atau suatu badan legislatif

Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi yaitu prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah merupakan arti dari:

• Desentralisasi

• Sentalisasi

• Otonomi

• Ekonomi

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Centralisasi

• Tugas Pembantuan