Tes Radikalisme

Dalam mengatasi maraknya aksi radikalisme, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang permberantasan tindak pidana terorisme. Penerbitan undang-tersebut di masa pemerintah Presiden Megawati dilatarbelakangi oleh....

• Maraknya ancaman bagi keselamatan pejabat negara dalam menjalan kan tugas kewajiban serta kebutuhan teknis pengamanan pejabat negara saat menjalani perjalanan dinas baik dalam negeri maupun keluar negeri

• Banyaknya aksi terorisme yang cukup mengganggu ketenangan rakyat indonesia sehingga menyebabkan kestabilan nasional terganggu

• Peritiwa pemboman yang terjadi di wilayah indonesia menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, hilangnya nyawa serta harta benda yang menimbulkan pengaruh tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan indonesia dengan dunia internasional

• Semakim terganggunya aktivitas pejabat negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara sehingga layanan bagi rakyat tidak dapat dipenuhi sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa dalam kehidupan sosial, politik, keamanan serta semakin terganggunya stabilitas nasional

• Banyak aksi radikalisme yang ingin meronggong kewibawaan dan kedaulatan negara RI dengan mengganti ideologi bangsa pancasila dengan ideologi lain di sertai dengan aksi terorisme yang meresahkan seluruh rakyat indonesia

Penusukan bapak wiranto berawal saat ia dan rombongan tiba di alun-alun Menes Desa purwaraja, Pandeglang. Bapak wiranto dan rombongan menuju kampus Universitas Mathlaul Anwar banten untuk menghadiri peresmian gedung perkuliahan Universitas Mathlaul Anwar. Setelah menghadiri acara tersebut, wiranto menuju alun-alun menes pada pukul 11:30 WIB. Saat tiba di alun-alun Menes, tiba-tiba SA menusuk Wiranto hingga tersungkur. Penusukan terhadap Bapak Wiranto merupakan gerakan radikalisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila...

• Sila ke 1

• Sila ke 2

• Sila ke 3

• Sila ke 4

• Sila ke 5

• A

• B

• C

• D

• E

• A

• B

• C

• D

• E

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab negara.Hal ini sesuai dengan pasal...

• 33 ayat 4

• 31 ayat 3

• 34 ayat 3

• 34 ayat 2

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.Bunyi pasal tersebut hasil amandemen..

• Kesatu

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

Yang berwenang membubarkan suatu partai politik menurut UUD 1945 (amandemen ketiga) adalah...

• Komisi pemilihan umum

• Mahkamah konstitusi

• Komisi yudisial

• Menteri dalam negeri

• Mahkamah Agung

Sebagai negara demokrasi, paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...

• Paham integral atau kekuasaan

• Paham persamaan

• Paham persaudaraan

• Paham liberalisme

• Paham indIvidualisme

Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali ...

• Prinsip menjalankan otonomi

  daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.

• Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan RI.

• Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum.

• Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya.

• Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY, Aceh, dan Otonomi khusus Papua)

Banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai "truly a child" dari PBB karena ....

• PBB memerdekakan Indonesia.

• Peran PBB terhadap Indonesia

  pada masa revolusi fisik

• PBB menyelesaikan sengketa Irian

  Jaya dengan Belanda

• Indonesia terlibat langsung dalam

  pasukan perdamaian PBB

• Indonesia merupakan salah satu

  anggota pertama