UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis, yang mempunyai arti keseluruhan naskah yang terdiri atas....

• Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan)

• Pembukaan, Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan) dan Penjelasan

• Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan

• Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Peralihan)

Hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal-pasal adalah....

• Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan
• Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, bagian yang satu menjelaskan bagian yang lain.
• Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan, bagian yang satu sama lainnya dapat dipisahkan
• Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang saling melengkapi, bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan

Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena...

• mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya me­ngubah NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945

• mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya tidak menghargai kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945

• mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya me­ngubah hasil karya BPUPKI

• mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya me­ngubah hasil karya PPKI

Hukum dasar tertulis di Indonesia adalah...

• Undang - undang

• Norma

• Adat

• UUD 1945

Alinea dalam Pembukaan UUD NRI 1945 terdiri dari...alinea

• 2

• 3

• 4

• 5

Dalam suatu hal undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh ….

• MPR

• DPR

• MA

• MK

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menduduki posisi ….

• Di atas Pancasila

• Dibawah Pancasila

• Dibawah peraturan perundangan lain

• Diatas peraturan perundangan lain

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki beberapa fungsi, salah satunya pembatas kekuasaan. Contoh pelaksanaan fungsi tersebut adalah ….

• DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

• MPR terdiri atas DPR dan DPD hasil pemilihan umum secara langsung

• Presiden dan wakil presiden memegang jabatan lima tahun untuk dua periode masa

  jabatan

• Presiden dalam membuat perjanjian dengan negara lain harus atas izin DPR

Sumber hukum tertinggi dalam hierarki atau tata urutan peraturan di Indonesia adalah ….

• UUD NRI Tahun 1945

• Ketetapan MPR

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

Makna alinea kedua dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

• Bangsa Indonesia cinta damai

• Bangsa Indonesia mengukuhkan proklamasi

• Bangsa Indonesia menginginkan perdamaian

• Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan