STANDAR AKUTANSI PEMERINTAHAN

SALAH SATU TUJUAN DARI STANDAR AKUTANSI PEMERINTAHAN

• PENANAGANAN MASALAH AKUTANSI YANG BELUM DIATUR DALAM SAP

• PENERIMAAN NEGARA YANG KACAU

• PENILAIAN ASET YANG KURANG SEMPURNA

• SEMUA BENAR

SALAH SATU FUNGSI ANGGARAN YANG MEMEILIKI PENGARUH PENTING DALAM AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

• ANGGARAN MERUPAKAN PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK .

• ANGGARAN YANG TIDAK DIATUR DALAM APBN

• ANGGARAN NEGARA YANG MEMILIKI FUNGSI PENTING

• ANGGARAN DIPA YANG BELUM DISALURKAN

SALAH SATU PENGGUNA LK

• PEMERINTAH

• MASYARAKAT

• WAKIL RAKYAT

• SEMUA BENAR

MERUPAKAN UNIT PEMERINTAHAN YANG TERDIRI DARI SATU ATAU LEBIH DARI SATU ENTITAS MERUPAKAN KETENTUAN UU WAJIB MEMBUAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BERUPA LAPORAN KEUANGAN DISEBUT ?

• ENTITAS AKUTANSI

• ENTITAS LEMBAGA

• ENTITAS PELAPORAN

• ENTITAS SATKER

SALAH SATU PERAN LAPORAN KEUANGAN

• MANAJERIAL

• MANAJEMEN

• REALISTIS

• SEMUA BENAR

MERUPAKAN BAGIAN DARI KOMPONEN LK

• LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

• DIPA

• SP2D

• LAPORAN KINERJA

ATURAN YANG MENGATUR TENTANG STANDAR AKUTANSI PEMERINTAHAN

• UU NO. 17 2003

• PP 71 2010

• UU NO. 32 PASAL 2

• PP24 2005