8 Bab 3 B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945

• MK

• DPR

• MPR

• DPD

Berikut ini kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945, kecuali ….

• Perubahan secara adendum

• Mempertahankan NKRI

• Tidak mengubah pembukaan

• Menghapus penjelasan

Undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan ….

• MPR

• Presiden

• DPD

• MA

Presiden menetapkan Perppu apabila ….

• Terjadi kekosongan hukum

• Perlu dikeluarkan Perppu

• Ada permintaan DPR

• Terjadi hal ikhwal kegentingan yang memaksa

RUU dapat diusulkan oleh ….

• Presiden dan DPR
• DPR saja
• Presiden saja
• DPR dan DPD

Apabila sebuah Perppu tidak memperoleh persetujuan dari DPR maka ….

• Tetap berlaku demi keadilan
• Perppu harus dicabut
• Dilakukan revisi oleh Presiden
• Berlaku sebagian

Presiden menetapkan PP untuk menjalankan ….

• Ketetapan MPR
• UU
• UUD
• Perppu

Apabila PP bertentangan dengan UU maka dapat diajukan uji materi ke ….

• MA
• MK
• DPR
• DPD

Apabila ada perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka sikap pemerintah pusat adalah ….

• Membolehkan perda untuk tetap dilaksanakan
• Memberikan batas waktu sesuai kondisi daerah
• Membatalkan perda tersebut
• Memperbolehkan berlaku untuk daerah tertentu

Rancangan perda kabupaten/kota dapat diusulkan oleh ….

• Bupati/ walikota saja
• DPRD Kabupaten/kota saja
• DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
• DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota