
XII PBK - ADM Pajak
Authored by Vetta Yetti
Other
12th Grade
Used 4+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
PT Ramandayapati telah dikukuhkan sebagai PKP berkedudukan di sebuah kawasan berikat dengan jenis uasaha industri kramik, membeli barang modal berupa mesin dari PT Indomes Andalan di DPIL....
memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut
memperoleh fasilitas dibebaskan dari Pengenaan PPN
memperoleh fasilitas PPN ditanggung Pemerintah
tidak dikenakan PPN
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Informatika telah dikukuhkan sebagai PKP, ketika menerima pembayaran dari bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional atas penyerahan suku cadang komputer .....
PPN yang terutang pasti dipungut oleh Bendaharawan tersebut selaku Pemungut PPN
PPN terutang dipungut oleh PT Informatika selaku PKP rekanan dalam hal jumlah
pembayaran tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 termasuk PPN
PPN terutang dipungut oleh PT Informatika selaku PKP rekanan dalam hal jumlah
pembayaran kurang dari Rp. 1.000.000,00 termasuk PPN
PPN terutang dipungut oleh PT Informatika selaku PKP rekanan dalam hal jumlah
pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00 termasuk PPN
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Atas penyerahan limbah berupa oli bekas oleh bengkel kendaraan bermotor PT Mobil Seras selaku PKP Kepada PT Wiratama selaku PKP industri pelumas untuk didaur ulang...
tidak dikenakan PPNkarena oli bekas tidak memiliki nilai tambah
tidak dikenakan PPNkarena oli bekas tidak ada nilai yang dapat dimanfaatkan
tidak dikenakan PPNkarena oli bekas merupakan BKP
dikenakan PPN karena oli bekas merupakan BKP
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Pada tanggal 24 mei 2010 PT Margatama,dealer kedaraan bermotor bekas yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menjual mobil dinas direksi berupa sedan dengan harga jual Rp 120.000.000,00
dikenai PPN 10% X Rp 120.000.000,00,berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN 19
dikenai PPN 10% X Rp 120.000.000,00,berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN 19
tidak memenuhi syarat untuk dikenai PPN Bberdasarkan Pasal 16D UU PPN 1984
dikenai PPN 10% X Rp 120.000.000,00,berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN 19
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
PT Serasi adalah PKP induistri garmemnt.dalam bulan mei 2010 sedang membangun sendir
gedung untuk outlet seluas 480m.dalam bulan mei 2010 dikeluarkan biaya sebesar
Rp 80.000.000,00 sebuah termasuk PPN atas pembelian bahan bangunahn sebesar
Rp.6.000.000,00 sehubungan dengan itu PT Serasi....
Dikenai PPN 10% X Rp 8.000.000,00,Karena PT Serasi adalah PKP
tidak dikenai PPN karena dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya selaku perusahaan garment
Dikenai PPN 10% x 40% x Rp 80.000.000,00,meskipun dilakukan tidak dalam kegiatan
atau pekerjaannya
dikenai PPN 10% x 40% x(Rp 80.000.000,00-Rp 6.000.000,00),meskipun dilakukan tidak
kegiatan usaha atau pekerjannya.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
PT Indotekstil selaku PKP industri sejak 12 juni 2000,pada tanggal 18 Juni 2010,menjual tiga mobil box yang semula digunakan untuk mendistribusikan produk berupa tekstil,dengan harga jual seluruhnya RP 150.000.000,00
dikenai PPN 10%x105x Rp 150.000.000,00
dikenai PPN 10%xRp 150.000.000,00
tidak duikenai PPN karena tidak ada nilai tambah
dibebaskan dari pengenaan PPN karena yang dijual adalag barang modal
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
PT Mustika adalah PKP industri sepatu. Pada bulan Februari 2010 mulai membangun sendiri
sebuah bangunan untuk rumah dinas perusahaan untuk kepala bagian keuangan.
Bangunan seluas 240m2 ini telah selesai dikerjakan pada akhir bulan Mei 2010 menghabiskan
biaya Rp. 200.000.000,00 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan Rp. 17.000.000,0
dikenakan PPN sebesar Rp. 20.000.000,00 karena luasnya melebihi syarat minimal
dikenakan PPN sebesar Rp. 18.300.000,00 karena luasnya melebihi syarat minimal
tidak dikenakan PPN karena bangunan selesai dikerjakan dalam bulan Mei 2010 maka
syarat baru yaitu luas bangunan adalah 300 m2 atau lebih
dikenakan PPN sebesar Rp. 18.000.000,00 karena PPN terutang pada saat pembangun
dimulai sehingga masih berlaku ketentuan lama.
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?