Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah merupakan wujud dilaksanakannya fungsi DPRD yaitu fungsi….

• Pengawasan

• Anggaran

• Interpelasi

• Legislasi

• Angket

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.

• Prinsip Kesatuan

   

• Prinsip Keserasian 

• Prinsip Penyebaran 

• Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

• Prinsip Pemberdayaan 

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut, pernyataan ini berkaitan dengan dua nilai dasar, yaitu….

• Nilai Unitaris dan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial

• Nilai Pancasila dan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial

• Nilai Unitaris dan Nilai Pancasila

• Nilai Otonomi Daerah dan Nilai Unitaris

• Nilai Otonomi Daerah dan Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial Prinsip Kesatuan

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ....

•      Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi

•    Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan

• Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi

• Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan

• Tugas pembantuan, otonomi dan keserasian

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia....

1.      Nilai Unitaris

2.      Nilai Sosial

3.      Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial

4.      Nilai Hukum

• 1, 2, dan 3 benar

• 1 dan 3 benar

• 2 dan 4 benar

• hanya nomor 4 yang benar

• Semua pernyataan benar

Yang termasuk kedalam titik berat  pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah  kabupaten/kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut:

1.      Dimensi sosial

2.      Dimensi politik

3.      Dimensi ekonomi

4.      Dimensi administratif

• 1, 2, dan 3 benar

• 1 dan 3 benar

• 2 dan 4 benar

• hanya nomor 4 yang benar

• Semua pernyataan benar

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat prinsip-prinsip yang di anut, sebagai berikut:

1.      Dimensi sosial

2.      Dimensi politik

3.      Kabupaten/Kota

4.      Bertanggung jawab

• 1, 2, dan 3 benar

• 1 dan 3 benar

• 2 dan 4 benar

• hanya nomor 4 yang benar

• Semua pernyataan benar

Yang termasuk kedalam kelemahan desentralisasi, diantara sebagai berikut:

1.      Keseimbangan dan kesesuain antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah tergangung

2.      Desentralisasi territorial mendorong timbulnya paham kedaerahan

3.      Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele

4.      Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan

• 1, 2, dan 3 benar

• 1 dan 3 benar

• 2 dan 4 benar

• hanya nomor 4 yang benar

• Semua pernyataan benar

Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....

• MPR merupakan lembaga penyelenggara negara

• Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR

• Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945

• Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu

• Presiden bertanggung jawab kepada DPR

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ....

• Mengubah DPR dengan kekuatan politik

• Menetapkan sendiri anggaran tersebut

• Meningkatkan pemungutan biaya

• Mencari sumber dari luar negeri

• Menjalankan anggaran tahun yang lalu