PMK no 190 dan Revisinya no 178 (Tatacara APBN)

Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai disebut ...

(a)  

berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan adalah ...

(a)  

Pengeluaran negara tidak boleh melebihi alokasi dana yang terdapat dalam DIPA, jika alokasi dananya tidak ada atau kurang maka kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Kecuali untuk pembayaran gaji dan tunjangan dapat melebihi alokasi dana DIPA.

• BENAR

• SALAH

Answer explanation

Untuk pembayaran gaji dan tunjangan dapat melebihi alokasi dana dalam DIPA sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA

Bagian angaran yang tidak dilekompokan dalam bagian anggaran kementerian./lembaga negara antara lain, keuali ...

• Pengelolaan Hibah dan Subsidi

• Pengelolaan Investasi Pemerintah

• Pengelolaan Dana Darurat

• Pengelolaan Transfer ke Daerah

Answer explanation

Bagian anggaran yang tidak dikelompokan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga negara adalah ...

Pengelolaan Utang, Hibah, Subsidi, Penerusan Pinjaman, Investasi ,Transfer ke Daerah dan Transaksi khusus

Yang menjabat sebagai KPA itu harus PNS

• BENAR

• SALAH

PA dapat menunjuk pejabat lain selain Kepala Satker sebagai KPA nya jika Satkernya dipimpin oleh ...

• Pejabat bersifat komisioner

• Pejabat setingkat Eselon I

• Seseorang yang mempunyai tugas fungsional

• Seseorang yang hanya ditugaskan sementara

Answer explanation

PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal:

a. Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;

b. Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I;

c. Satker sementara;

d. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau

e. Satker Lembaga Negara.

Jika Satker dipimpin oleh seseorang yang bukan PNS, maka PA tidak dapat menunjuk pejabat lain sebagai KPA

• BENAR

• SALAH

Answer explanation

Karena KPA harus PNS, maka PA dapat menunjuk pejabat lain berstatus PNS sebagai KPA

Dalam hal penunjukan pejabat lain sebagai KPA, PA harus mendapat perstujuan dari Menteri Keuangan c.q ...

• Dirjen Perbendaharaan

• Dirjen Anggaran

• Dirjen Kekayaan Negara

• Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

KPA dapat merangkap sebagai PPK dan PPSPM

• BENAR

• SALAH

Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan ...

• 1 PPK

• 1 PPSPM

• 1/lebih PPK

• 1/leboh PPSPM