PAS PPKn X BDP 1 GANJIL 2021

Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....

• MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
• Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
• Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
• Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
• Presiden bertanggung jawab kepada DPR

Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ....

• mengubah DPR dengan kekuatan politik
• menetapkan sendiri anggaran tersebut
• meningkatkan pemungutan biaya
• mencari sumber dari luar negeri
• menjalankan anggaran tahun yang lalu

Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....

• Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat

• negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam

• keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama

• wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama efisien dan efektifitas

• Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam

Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....

• negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
• negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
• negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
• negara serikat dengan sistem sentralisasi
• negara demokrasi dengan sistem otonomi

Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....

• otonomi daerah
• devolusi
• dekonsentrasi
• desentralisasi
• kekontruksi

Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....

• Belanda
• Perancis
• Yunani
• Inggris
• Arab

Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan- urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah

• C. J. Franseen
• J. Wajong
• Ateng Syarifuddin
• A. S. Hikam
• Anglo Saxon

Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut.

• daerah otonom
• tugas pembantuan
• dekonsentrasi
• desentralisasi
• sentralisasi

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....

• presiden, wakil presiden dan anggota DPR
• presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
• gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
• presiden, wakil presiden, dan gubernur
• para menteri negara, gubernur, dan DPR

Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....

• seluas-luasnya
• nyata
• bertanggung jawab
• desentralisasi
• regulasi