LATIHAN SOAL PPKN KELAS X

Bentuk partisipasi terhadap konstitusi negara yang diterapkan dalam lingkungan sekolah, kecuali….

• taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah

• melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik

• mengembangkan sikap sadar dan rasional

• melaksanakan hasil keputusan bersama

• taat dan patuh terhadap orang tua

Berikut ini Kekuasaan Negara :

1. Kekuasaaan Eksekutif

2. Kekuasaan Legislatif

3. kekuasaan Yudikatif

4. Kekuasaan Federatif

5. Kekuasaan Eksaminatif

Yang termasuk Kekuasaan negara menurut Montesque yaitu…

•  2, 4, 5

• 2, 3, 4

• 1, 2, 5

• 1, 2, 4

• 1, 2, 3

Bacalah kasus berikut! Kasus ancaman hukuman pidana bagi TKI di negara-negara kawasan Timur Tengah berlanjut. Sebagian besar TKI didakwa atas kasus pencurian, penganiyayaan, dan pembunuhan. Pemerintah membantu penyelesaian kasus hukum para TKI. Pemberian fasilitas bantuan hukum merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi para TKI. Kementerian yang mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian kelas di atas yaitu….

• Kementerian Ketenagakerjaan

• Kementerian Perindustrian

• Kementerian Perdagangan

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Sosial

Perhatikan pernyataan di bawah ini!1. memaksa2. monopoli3. mencakup semua4. kesatuan5. demokrasiBerdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu....

• 1, 2, dan 3

• 2, 3, dan 4

• 3, 4, dan 5

• 2, 4, dan 5

• 1, 2, dan 5

Berikut Kerukunan Beragama :

1.      Kerukunan intern umat beragama

2.      Kerukunan Antara umat beragama

3.      Kerukunan Antara umat fanatisme

4.      Kerukunan Antara umat beragama dengan pemerintah

5.      Kerukunan Ekstern umat beragama

Dibawah ini adalah isi dari Konsep Tri Kerukunan Beragama adalah….

• 1, 2, 3

• 1, 2, 4

• 1, 2, 5

• 2, 3, 4

• 2, 4, 5

Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing dan

kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, dan kepastian kebijakan publik. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, mana kegiatan pelayanan prima berikut yang termasuk dalam tata kelola yang baik….

• Pembagian sembako yang tidak merata

• Pelayanan Pembuatan KTP dengan proses yang memakan waktu yang lama

• Pelayanan Pembuatan SIM yang memerlukan tahapan yang sangat panjang

• Pelayanan Pembuatan akta kelahiran secara gratis sebelum 60 hari dari tanggal kelahiran

• Pembagian Tunjangan bagi yang memiliki akun atau kartu pra kerja

Masyarakat politik bukanlah masyarakat statis, yang mana bila kehidupan politik yang demokratis dijalankan akan menjadikan kehidupan masyarakat politik lebih dinamis. Sebab kelompok yangmemiliki cara pandang berbeda bermusyawarah melelui saluran komunikasi politik untuk mencapai kemufakatan, manakah yang merupakan ciri dari masyarakat politik…..

• Memiliki kesadaran dan secara sukarela menggunakan hak pilihnya dalam sistem pemilu di Indonesia, terutama warga negara yang meiliki hak pilih.

• Memiliki tujuan

• Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang sama

• Terjadi misskomunikasi dalam interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya

• Tidak adanya kekuasaan

Pokok-pokok sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen juga dijelaskan dalam UUD 45 tentang 7 pokok sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara presidensial. Uniknya, sistem ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru. Secara garis besar sistem pemerintahan presidensial ini mempunyai sistem peradilan di Indonesia arti yaitu di dalam sistem ini kekuasaan tertinggi ada pada tangan kepala negara atau presiden. Semua tugas dan kewenangan presiden diatur dalam UUD 1945 tanpa harus melibatkan pertimbangan dan persetujuan DPR sehingga terkadang kekuasaan atau wewenang presiden bisa disalahgunakan. Dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara murni maka doktrin Trias Politica harus benar-benar dilaksanakan dimana terdapat pembagian kekuasaan secara tegas pada tugas lembaga negara, yakni:

• Legislatif, Eksekutif, Federatif

• Legislatif, Eksaminatif, Yudikatif

• Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

• Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

• Yudikatif, Eksekutif, Federatif

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

• Peradilan/yustisi

• Politik luar negeri

• Kebijakan pendidikan

• Pertahanan dan keamanan

• Moneter dan fiskal nasional

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi ….

• Berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur

• Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

• bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama

• Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas