Quiz Sejarah Indonesia Kelas XII Semester Ganjil

Latar belakang Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal II (1950-1959) adalah…..

• adanya desakan untuk kembali kepada bentuk NKRI

• Belanda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia

• Presiden Soekarno menolak kemerdekaan dari Belanda

• Banyaknya terjadi pemberontakan

• PBB menolak mengakui kemerdekaan Indonesia

Tokoh bangsa yang menjadi Perdana Menteri pertama pada masa Demokrasi Liberal II adalah ….

• M. Natsir

• Sukiman

• Wilopo

• Ali Sastroamidjoyo

• Burhanudin Harahap

Berikut merupakan negera Pendiri Konferensi Asia Afrika

• Malaysia

• Thailand

• Mesir

• Srilanka

• Turki

Tokoh pendiri Konferensi Asia Afrika yang berasal dari India adalah ....

• Mahatma Gandhi

• Jawaharlal Nehru

• U nu

• Thanat Khoman

• M. Ali Jinnah

Pesta Demokrasi atau pemilu pertama kali dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1955 pada masa pemerintahan....

• Sukiman

• Wilopo

• M. Hatta

• Djuanda

• Burhanudin Harahap

Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 memilih anggota...

• DPR dan MPR

• DPR dan Konstituante

• MPR dan Konstituante

• Konstituante dan Presiden

• DPR dan Presiden

Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 mempertegas batas wilayahlaut Teritorial Indonesia sepanjang ....

• 3 mil dari lepas pantai

• 12 mil dari lepas pantai

• 24 mil dari lepas pantai

• 200 mil dari lepas pantai

• 20 mil dari lepas pantai

Pada masa pemerintahan kabinet Djuanda memiliki beberpa program diantaranya....

• zaken kabinet

• pengambilalihan Irian Barat

• Rencana Soemitro

• Gerakan Ekonomi Benteng

• Indonesia masuk PBB

Pada masa awal pemerintahan Presiden Sukarno di Demokrasi Terpimpin mengeluarkan beberpa kebijakan diantaranya ....

• membubarkan DPR

• membentuk MPR

• Membentuk Konstituante

• Mengangkat M. Hatta sebagai Perdana Menteri

• memperebutkan Malaysia dengan Inggris

Preseden Soekarno mengeluarkan kebijakan membubarkan DPR pada masa awal pemerintahan di Demokrasi Terpimpin. Latar Belakang dibubarkannya DPR adalah .....

• DPR menolak RAPN yang diajukan oleh Presiden Sukarno

• DPR melakukan tindak pidana Korupsi

• DPR tidak menuntaskan pekerjaannya utama yaitu membuat UUD mengganti UUDS 1950

• anggota DPR terlalu mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa

• DPR menolak pengangkatan Presiden SUkarno sebagai presiden Seumur hidup