Try Out SKB Auditor 3

Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa disebut

• A.Pemeriksaan Kinerja

• B.Aturan Pemerikasaan

• C.Standar Pemeriksaan

• D.Pedoman Pemeriksaan

• E.Pemeriksaan Keuangan

Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan dan dasar berupa Kerangka Konseptual Pemeriksaan. Yang bukan merupakan kerangka konseptual pemeriksaan adalah

• A.Gambaran umum pemeriksaan keuangan Negara

• B.Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan Negara

• C.Pengembangan standar pemeriksaan

• D.Unsur-unsur pemeriksaan keuangan Negara

• E.Hubungan yang berlawanan antara Kerangka Konseptual, ketentuan peraturan perundangundangan, standar pemeriksaan, dan ketentuan lain

Lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara disebut

• A.BPKP

• B.BPK

• C.Kementrian Keuangan

• D.KPK

• E.KPPN

Prinsip- prinsip pemeriksaan keuangan negara adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar pemeriksaan dan Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan harus berpedoman pada prinsipprinsip tersebut yang meliputi

• A.Akuntabilitas , Pengendalian mutu, risiko pemeriksaan

• B.Risiko Pemeriksaan, Komunikasi pemeriksaan, Materialitas

• C.Pengendalian Manajemen, materialitas, akuntabilitas

• D.Kode etik, komunikasi pemeriksaan, transparansi

• E Standar pemeriksaan, pengendalian mutu, kode etik

Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan disebut

• A.Audit Operasional

• B.Audit Investigatif

• C.Audit Keuangan

• D.Audit Kinerja

• E Audit Kepatuhan

Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional terhadap hal-hal, antara lain, kecuali

• A.Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan

• B.Informasi dan bukti pemeriksaan telah sesuai dan tidak perlu ada pemeriksaan tambahan

• C.Bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh

• D.Kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan

• E.keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan dan/atau ketidakpatutan

Prinsip perilaku yang mengatur bahwa auditor harus menghormati nilai informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat disebut

• A.Kerahasiaan

• B.Profesional

• C.Objektivitas

• D.Integritas

• E.Akuntabel

Pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang disebut desentralisasi. Urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh daerah tercantum dalam laporan..

• A.LKPJ

• B.Laporan Keuangan

• C.Laporan Kinerja

• D.LPPD

• E.Laporan Realisasi Anggran

Koordinator keuangan daerah diatur dalam ketentuan pasal 6 PP Nomor 12 Tahun 2019. Yang bertindak sebagai koordiantor pengelolaan keuangan daerah adalah ..

• A.Kepala BPKAD

• B.Kepala Daerah

• C.Ketua DPRD

• D.Bendahara Daerah

• E.Sekretaris Daerah

Berikut adalah informasi umum daerah yang dicantumkan dalam LKPJ dan LPPD kecuali

• A.Kondisi ekonomi

• B.Kondisi politik

• C.Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

• D.Kondisi demografis

• E.Kondisi Potensi Unggulan Daerah