Hukum Laut

Konvensi PBB tentang Hukum Laut pertama diadakan di jenewa di tahun

• 1952

• 1954

• 1956

• 1958

Salah satu hasil konvensi hukum laut PBB 1982 adalah

• The Geneva Convention on the Continental Shelf (mengenai Landas Kontinen)

• The Geneva Convention on the High Seas ( tentang Laut bebas)

• Exclusive Economic Zone (Zona Ekonomi Eksklusif)

• The Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (mengenai laut territorial dan jalur tambahan)

Lebar laut teritorial berdasarkan UNCLOS 1982 adalah

• 200 mil

• 350 mil

• 12 mil

• 24 mil

Salah satu fungsi Zona Tambahan adalah

• Pelaksanaan kedaulatan ekonomi

• Pengawasan pelanggaran bea cukai, imigrasi dan fiskal.

• Pelaksanaan hukum perdata

• Pengawasan Kejahatan Internasional

5. dalam UNCLOS 1982 yang termasuk perairan pedalaman kecuali

• Pelabuhan

• Perairan kepulauan

• Mulut sungai

• Teluk

Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal asing di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut kecuali:

• setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun.

• setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai.

• Perlintasan secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin

• peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer.

Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal :

• apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah

• apabila diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psychotropi

• Semua salah

• Semua benar

Pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin melalui perairan kepulauan serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya

• Hak Lintas Damai

• Hak Lintas Alur Laut Kepulauan

• Hak Lintas Transit

• Hak Berdaulat

Kewajiban kapal dan pesawat udara sewaktu lintas transit antara lain kecuali

• menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena force majeure atau karena kesulitan.

• menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

• mengeluarkan deklarasi klaim terhadap wilayah perlintasan yang akan dilalui sebagai miliknya.

• Mentaati Peraturan Udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization) sepanjang berlaku bagi pesawat udara sipil; pesawat udara pemeritah biasanya memenuhi tindakan keselamatan demikian dan setiap waktu beroperasi dengan mengindahkan keselamatan penerbangan sebagimana mestinya

Indonesia dan Malaysia pernah membawa masalah kepada Mahkamah Internasional saat bersengketa terhadap kepemilikan Pulau...

• Sebatik

• Natuna

• Sipadan dan Natuna

• Sipadan dan Ligitan