Peraturan mengenai Senjata Api Dinas DJBC diatur dalam?

• PP Nomor 55 Tahun 1995

• PP Nomor 56 Tahun 1995

• PP Nomor 55 Tahun 1996

• PP Nomor 56 Tahun 1996

Penggunaan Senjata Api Dinas di lingkungan DJBC diatur dalam PMK nomor?

• PMK Nomor 112/PMK.04/2017

• PMK Nomor 113/PMK.04/2017

• PMK Nomor 114/PMK.04/2017

• PMK Nomor 115/PMK.04/2017

Setiap Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau Kapal Patroli yang dilengkapi dengan Senjata Api Dinas wajib memiliki izin berupa?

• Izin Penguasaan Pinjam Pakai

• Izin PengangkutanjPenggunaan Senjata Api Dinas

• Jawaban A dan B benar

• Jawaban A dan B salah

Pejabat yang dapat menerbitkan Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas standar non militer dan peralatan keamanan adalah

• Kepala Kantor Wilayah DJBC

• Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC

• Direktur Jenderal Bea dan Cukai

• Menteri Keuangan

Di bawah ini merupakan syarat bagi pejabat Bea dan Cukai untuk mendapatkan izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas standar non militer, kecuali

• Sehat Jasmani dan Rohani

• Berumur paling rendah 20 tahun

• menguasai ketentuan tentang senjata api

• telah memiliki Izin Penguasaan Pin jam Pakai

Penggunaan senjata api dinas dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut, kecuali

• menegakkan ketentuan Undang- Undang Kepabeanan dan/ atau Undang- Undang Cukai

• menghadapi kondisi normal pelaksanaan tugas

• menghentikan Sarana Pengangkut

• Pendidikan dan pelatihan

Yang termasuk dalam penggunaan tangan kosong lunak adalah

• Penggunaan tenaga dalam

• Perintah lisan

• Penggunaan peralatan keamanan

• tindakan kuncian pada persendian

Yang termasuk penggunaan tangan kosong keras adalah

• Menendang

• penggunaan alat pengekangan seperti borgol atau tali

• tindakan penekanan persendian · atau Jarlngan lunak tubuh

• tindakan lain yang bertujuan menimbulkan kepatuhan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan akibat tidak lebih dari cedera ringan

Penggunaan alat pengekangan seperti borgol termasuk dalam tahapan?

• Penggunaan peralatan keamanan

• Penggunaan tangan kosong lunak

• Penggunaan tangan kosong keras

• Penggunaan senjata api

Berikut merupakan kewajiban pejabat Bea dan Cukai setelah melaksanakan tahapan penggunaan Senjata Api Dinas, kecuali

• memberikan bantuan dan perawatan kepada siapapun yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan Senjata Api Dinas

• memberitahu keluarga dari siapapun yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan Senjata Api Dinas

• melaporkan secara lisan atau tulisan penggunaan Senjata Api Dinas kepada atasan Pejabat Bea dan Cukai pada kesempatan pertama

• membuat berita acara penggunaan Senjata Api Dinas paling lama 3x24