Keramat 2 Sengketa Proses Pemilihan

Tanda terima jika ada permohonan Sengketa Proses Pemilihan menggunakan formulir

• FORMULIR MODEL PSP-3

• FORMULIR MODEL PSP-4

• FORMULIR MODEL PSP-2

• FORMULIR MODEL PSP-1

  MENERIMA PERMOHONAN SENGKETA ACARA CEPAT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON MENGGUNAKAN FORMULIR

• FORMULIR MODEL PSP 23

• FORMULIR MODEL PSP 1

• FORMULIR MODEL PSP 2

• FORMULIR MODEL PSP 22

Kriteria permohonnan sengketa acara cepat

• Peristiwa yang mendesak, Peristiwa yang singkat, Kerugian Secara langsung

• Peristiwa yang dilaporkan, Peristiwa dilapangan, Peristiwa yang merugikan peserta pemilu

• Peristiwa yang mengandung Sengketa antar peserta

• Peristiwa yang merugikan Peserta Pemilu secara langsung

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 terdiri atas:

• Peserta Pemilihan dengan

  penyelenggara Pemilihan dan Partai Politik

• Peserta Pemilihan dengan

  penyelenggara Pemilihan dan antar peserta Pemilihan

• Peserta Pemilihan dengan

  penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilu

• Antar peserta Pemilihan dan Peserta Penyelenggaraan

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf b terjadi akibat

• Tindakan peserta

  Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan

  lainnya dirugikan secara Tidak langsung.

• Tindakan peserta

  Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan

• Tindakan peserta

  Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan

  lainnya dirugikan secara langsung.

• Tindakan peserta Pemilihan

  lainnya dirugikan secara langsung.

Sengketa Pemilihan diatur di dalam Perbawaslu

• Perbawaslu Nomor 1 tahun 2021

• Perbawaslu Nomor 5 tahun 2019

• Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018

• Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020

Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri

atas:

• Partai Politik yang lolos dan Pasangan calon

• Pasangan Calon; atau Peserta Pemilu.

• Peserta Pemilihan dan Peserta yang terdaftar di KPU

• Bakal Pasangan Calon; atau Pasangan Calon.

Pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2)

• Tidak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum

• Dapat didampingi tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum

• Dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum

• Dapat didampingi atau diwakili oleh Saksi ahli Hukum

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan

secara:

• Secara Langsung di Bawaslu Kab/Kot

• Mengajukan ke Bawaslu

• Langsung dan tidak bisa diwakilkan

• Langsung; atau tidak langsung.

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf e dibuat dalam

• Dalam 1 (satu) rangkap

  yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 5 (tiga) rangkap fotokopi

• Dalam 1 (satu) rangkap

  yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 7 (tiga) rangkap fotokopi

• Dalam 1 (satu) rangkap

  yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 3 (tiga) rangkap fotokopi

• Dalam 1 (satu) rangkap

  yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta 2 (tiga) rangkap fotokopi