AKT PAJAK 1

……………….. adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

• Pembukuan    

• Pencatatan

• Perhitungan PPh terutang

• Pembukan & Pencatatan

……………….. kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final

• Pembukuan

• Perhitungan PPh terutang

• Pencatatan

• Pembukuan & Pencatatan

UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1), telah mengatur Wjib Pajak tertentu untuk melakukan Pembukuan. Berikut adalah wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, kecuali

• WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas

• Badan Usaha Tetap yang berkedudukan di Indonesia

• WP badan

• Warisan

Berikut adalah syarat penyelenggaraan pembukuan, kecuali

• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas

• Pembukuan harus dilaksanakan oleh akuntan professional, dengan memperhatikan prinsip akuntansi & UU Perpajakan

• Pembukuan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pegelolaan data dari pembukuan, wajib disimpan oleh wajib pajak selama

• 10 tahun

   

• 15 tahun

• 12 tahun

…………. adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam Mengambil keputusan ekonomi.

• Tujuan akuntansi komersial 

• Tujuan pelaporan keuangan fiscal

• Tujuan Pembukuan

………. adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

• Tujuan akuntansi komersial

• Tujuan Pembukuan

• Tujuan pelaporan keuangan fiscal

Berikut adalah aturan yang mengatur tentang sanksi dari kewajiban pembukuan

• Pasal 39 UU KUP

• UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1

• Pasal 21 UU Pajak Penghasilan

Untuk melakukan penyesuaian terhadap perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiscal, maka perusahaan membuat

• Rekonsiliasi fiscal

• Pencatatan

• Pembukuan

Dalam pasal 39 UU KUP, sanksi pidana akan diberikan pada wajib pajak, jika

• dengan sengaja tidak menyelenggarakan pencatatan sesuai prinsip akuntansi     

• Tidak menyimpan bukti transaksi.

• menyelenggarkan pembukuan dengan tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

• semua benar