UUD 1945 Part 3A

UUD 1945 pasal 17 ayat 1 berbunyi ...

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang.

UUD 1945 pasal 17 ayat 2 berbunyi ...

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang.

UUD 1945 pasal 17 ayat 3 berbunyi ...

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang.

UUD 1945 pasal 17 ayat 4 berbunyi ...

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang.

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 ...

• pasal 17 ayat 1

• pasal 17 ayat 2

• pasal 17 ayat 3

• pasal 17 ayat 4

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 ...

• pasal 17 ayat 1

• pasal 17 ayat 2

• pasal 17 ayat 3

• pasal 17 ayat 4

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 ...

• pasal 17 ayat 1

• pasal 17 ayat 2

• pasal 17 ayat 3

• pasal 17 ayat 4

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang.

Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 ...

• pasal 17 ayat 1

• pasal 17 ayat 2

• pasal 17 ayat 3

• pasal 17 ayat 4

UUD 1945 pasal 18 ayat 1 berbunyi ...

• Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang.

• Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

• Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

• Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

UUD 1945 pasal 18 ayat 2 berbunyi ...

• Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang.

• Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

• Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

• Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.