Pengelolaan PPNPN Mahkamah Agung

Apakah dasar hukum pengelolaan PPNPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya?

• SK KMA Nomor 881/SEK/SK/VIII/2021

• SK MA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021

• SK SEKMA RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021

• SK SEKMA RI Nomor 811/SEK/SK/8/2021

PPNPN adalah akronim dari?

• Pegawai Pengadilan Non Pegawai Negeri

• Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

• Personil Pengadilan Non Pegawai Negeri

• Pegawai Pusat Non Pegawai Negeri

Siapakan yang Pejabat yang berwenang untuk mengangkat, menandatangani keputusan pengangkatan, pemberhentian dan perjanjian kerja/kontrak kerja?

• Ketua Pengadilan

• Sekretaris

• Kasubag Umum dan Keuangan

• Kuasa Pengguna Anggaran

Perjanjian yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran dan PPNPN, berlaku ................... tahun anggaran, untuk selanjutnya ........... diperbaharui atau diperpanjang.

(a)  

Apakah diperbolehkan melakukan proses rekrutmen PPNPN?

• Boleh, setiap saat.

• Boleh, hanya pada akhir tahun anggaran.

• Tidak diperbolehkan, wajib memperpanjang yang sudah ada.

• Boleh, apabila ada yang berhenti atau diberhentikan, dengan memenuhi persyaratan dan kompetensi tertentu serta bukan merupakan perpanjangan kontrak kerja.

..., ..., dan ... adalah formasi PPNPN pada pengadilan.

(a)  

Apabila Iron Man diangkat menjadi Pengemudi pada Pengadilan Agama Wakanda terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 maka kontrak kerjanya akan berakhir pada tanggal (a)  

Natasha Romanov dan Hawkeye adalah Satpam pada Pengadilan Tata Usaha Negara Asgard sejak tahun 2010. Berdasarkan SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021, apakah mereka dapat langsung diperpanjang kontraknya untuk tahun 2023?

• Dapat, karena mereka sudah bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

• Dapat, sepanjang mereka mendapat penilaian baik dapat langsung diperpanjang kontraknya tanpa harus melalui proses pengadaan.

• Tidak dapat, karena perpanjangan kontrak harus melalui mekanisme rekrutmen ulang.

• Dapat, sepanjang mereka mendapat penilaian cukup baik dapat langsung diperpanjang kontraknya tanpa harus melalui proses pengadaan.

Ketentuan penilaian kinerja diantaranya adalah sebagaimana berikut ini, kecuali:

• Penilaian Kinerja dilakukan setiap akhir tahun oleh Tim yang dibentuk Ketua dengan menghitung akumulasi perilaku kerja (50%) dan kehadiran (50%).

• Dalam rangka pengambilan keputusan perpanjangan kontrak Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Tim untuk menganalisa hasil penilaian dan memberi rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

• Indikator penilaian kerja terdiri dari : Sangat Baik (91 s/d 100), Baik (76 s/d 90), Cukup (61 s/d 75), Kurang (51 s/d 60) dan Sangat kurang (≦50).

• Untuk dapat dipertimbangkan dalam perpanjangan Kontrak Kerja, PPNPN harus memiliki Penilaian Kinerja minimal “Baik” dan hasil Rekomendasi Tim

Wonder Woman mulai bekerja sebagai Pramubakti pada Pengadilan Negeri Amazon pada tanggal 20 April 2022 dalam keadaan hamil anak ke-4. Apakah kepadanya dapat diberikan cuti melahirkan?

• Tidak dapat, karena belum 1 (satu) tahun benerja sebagai PPNPN.

• Tidak dapat, karena merupakan kelahiran anak ke-4.

• Dapat, selama 1 (satu) bulan.

• Dapat, selama 3 (tiga) bulan.

Answer explanation

SK SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 hanya mengatur lamanya cuti melahirkan tanpa mempersyaratkan masa kerja dan kelahiran anak ke berapa.