Klaster 5-b

Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat:

• Surat Perintah Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak
• Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ditandatangani oleh Kepala UP2
• Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak
• Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak ditandatangani oleh Kepala UP2

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

• Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
• SPT tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sesuai jangka waktu
• Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi
• Semuanya benar.

Berikut ini pernyataan yang benar terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kecuali :

• Merupakan Pemeriksaan Ulang
• Sanksi Kenaikan 100% berdasarkan Data baru selain Putusan pengadilan, hasil klarifikasi/ konfirmasi faktur pajak, keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri
• Jika ada pengakuan berdasarkan Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, tidak dikenakan sanksi
• Hanya a dan b yang benar

Yang dimaksud dengan Data Baru adalah data atau keterangan yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang dengan kriteria sbb:

• Belum diberitahukan pada waktu penetapan semula baik dalam SPT, lampiran SPT, atau pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan
• WP tidak mengungkapkan dan/atau memberikan keterangan secara benar, lengkap, dan terinci, sehingga fiskus tidak dapat menerapkan ketentuan peraturan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang
• Telah diungkap pada waktu pemeriksaan, tetapi dengan sedemikian rupa membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya
• Semuanya benar.

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam kondisi berikut, kecuali:

• PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
• kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis/salah hitung
• Wajib Pajak megajukan keberatan atau banding
• sanksi administrasi berupa denda/bunga

Latar Belakang Perubahan Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut, kecuali:

• Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut.
• Untuk memperluas basis pemajakan
• Tingginya tax expenditure
• Hanya pernyataan ketiga yang benar

Perubahan UU PPN meliputi hal-hal sebagai berikut:

• Kenaikan Tarif PPN
• Pengkreditan Pajak Masukan
• Pendelegasian Wewenang
• Semua benar

Hal-hal berikut ini berkaitan erat dengan Kenaikan Tarif PPN, kecuali:

• Tarif PPN Indonesia masih dibawah rata-rata tarif global (15,4%), Negara OECD (19%) atau Negara BRICS (17%).
• Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain.
• Tarif PPN Indonesia masih di bawah tarif PPN negara-negara tetangga di Asia: Philipina 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, India 18%
• Hanya pernyataan kedua yang benar.

Berikut ini pernyataan-pernyataan yang benar terkait perubahan tarif PPN :

• sebesar 11% (sebelas persen), mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
• sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025
• Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
• Semua pernyataan di atas benar.

Kecuali ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) huruf b (paling lambat 1 Januari 2025), pengaturan kembali ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku mulai :

• 1 Maret 2022
• 11 Maret 2022
• 1 April 2022

• 11 April 2022