Klaster 10-b

Manakah pernyataan yang salah dari pernyataan terkait batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 KUP) berikut ini :

• Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
• Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak;
• Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
• Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Bagaimana perhitungan tarifnya?

• Tarif bunga 2% sebulan.
• Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KUP dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
• Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) KUP dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
• Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

• Terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 KUP yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang;
• Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
• Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat kurang setor;
• Dari hasil pemeriksaan diketahui Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Sanksi Surat Tagihan Pajak yang terbit dalam hal pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak adalah :

• Sanksi suku bunga acuan per bulan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
• Sanksi bunga sebesar 2% per bulan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
• Sanksi denda 100%;
• Selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar :

• Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan Tindakan penagihan;
• Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) KUP;
• Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
• Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) KUP mempunyai kekuatan hukum yang tidak sama dengan surat ketetapan pajak.

Manakah pernyataan yang salah :

• Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
• Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 April 2022;
• Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
• Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Berdasarkan Pasal 16B UU PPN sebagaiamana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya diberikan terbatas untuk tujuan, antara lain, mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain yaitu :

• barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
• jasa pelayanan sosial;
• jasa pijat dan spa;
• jasa tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan, yang melakukan perubahan kegiatan usaha adalah :

• Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum dimintakan pengembalian dapat dikreditkan dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud digunakan untuk kegiatan usaha yang baru;
• Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembalian, wajib dibayar kembali ke kas negara dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang baru;
• Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum dimintakan pengembalian menjadi tidak dapat dikreditkan   dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang baru;
• Benar semua

Manakah pernyataan yang salah dari pernyatan di bawah ini terkait ketentuan pembuatan Faktur Pajak Gabungan, sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 03/PJ/2022 berikut ini :

• Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Gabungan 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender;
• Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP;
• Faktur Pajak gabungan dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu;
• Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9A ayat (1) UU PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan besaran tertentu, antara lain :

• PKP yang mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan;
• PKP yang melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan BKP dan/atau JKP maupun pembayarannya;
• Pernyataan pertama dan kedua benar;
• Pernyataan pertama dan kedua salah.