Kuis Perdir 68 th 2021 Kamis 2 Juni 2022

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 68 tahun 2021 BAB IV mengatur tentang

• Administrasi Kepesertaan

• Administrasi Pendaftaran dan Perubahan Data Peserta

• Administrasi Pendaftaran

• Administrasi Perubahan Data Peserta

Pegawai ASN terdiri dari:

• PNS dan PPPK

•   PNS

• PNS dan pensiunan PNS

• PNS, TNI, POLRI

Berikut ini yang bukan termasuk Kanal layanan Digital Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan adalah…

• Laman BPJS Kesehatan

• Pelayanan Administrasi melalui Whatsap (Pandawa)

• BPJS Kesehatan Care Center 165

• Sistem informasi yang diakses oleh Pemberi Kerja, Pemerintah Daerah, atau pihak lain atas nama Peserta yang melakukan pendaftaran secara kolektif

Komitmen perpanjangan PPPK untuk masa aktif 1 tahun berikut nya dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal:

• 25 Desember tahun berjalan

• 25 Desember tahun berikutnya

• 20 Desember tahun berjalan

• 31 Desember tahun berjalan

Pendafataran peserta Peserta PPU dan BP Penyelenggara Negara yang memiliki Riwayat pelayanan rawat inap dan kacamata dibulan berjalan , maka status kepesertaanya:

• Langsung aktif sejak di daftarkan

• Aktif tanggal 1 bulan berikutnya

• Aktif setelah pelayanan rawat inap selesai

• A, B dan C salah

Universal Health Coverage (UHC) dalam Program JKN adalah cakupan kepesertaan dalam suatu wilayah untuk mendapatkan previlage/nilai tambah dalam pendaftaran JKN yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut, kecuali:

• Cakupan peserta minimal dengan presentase tertentu dari total penduduk yang diatur dalam Pedoman Perluasan Kepesertaan

• Tidak ada penurunan jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemda dalam satu periode Perjanjian Kerjasama

• Pemda tidak memiliki tunggakan iuran sampai dengan periode tagihan iuran terakhir yang tercantum dalam perjanjian Kerjasama integrasi Jamkesda

• NIK peserta wajib valid dan padan dengan data Dukcapil Pusat termasuk bayi baru lahir berusia kurang dari 3 bulan

Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh Pemda yang telah dinonaktifkan dapat dialihkan menjadi peserta PBPU nonaktif oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan:

• Tidak dikenakan masa administrasi 14 hari jika peserta membayar iuran dalam N+1 sejak dinonaktifkan

• Tidak dikenakan masa administrasi 14 hari jika peserta membayar iuran lebih dari N+1 atas kewajiban iuran sejak di nonaktifkan

• Dikenakan administrasi 14 hari jika peserta membayar iuran lebih dari N+1 atas kewajibab iuran pada bulan berjalan

• A,B dan C benar

Peserta PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh Pemda Di Luar Cakupan (Peserta Kolom 6) merupakan peserta yang dilakukan penonaktifkan karena:

• Data Bermasalah

•       Mengundurkan diri

• Domisili Diluar Daerah

• Tidak termasuk dalam DTKS

Proses administrasi Pendaftaran dan Perubahan Data Peserta pada setiap kanal layanan dilakukan dengan ketentuan:

• Mengisi FDIP/FDIPE

• Melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan

• A dan B salah

• A dan B benar

Pak Budi merupakan pedaganng sayur keliling yang terdaftar sebagai peserta PBPU menunggak dan tidak mampu lagi membayar tunggakan beserta iuran tiap bulan nya, sedangkan 2 bulan lagi istri  pak Budi yang saat ini sedang hamil akan melahirkan secara SC, solusi apa yang bisa diberikan untuk Pak Budi sebagai peserta JKN?

• Mencari pinjaman online

• Mengajukan permohonan kepada Pemda setempat untuk dialihkan sebagai peserta PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh Pemda

• Menggalang dana bantuan untuk sang istri

• Meminta kepada dokter Obgyn agar sang istri bisa melahirkan secara normal saja