PKN-Ketatanegaraan

Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Tinggi Negara yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Presiden adalah ...

• Dewan Pertimbangan Agung

• Dewan Perwakilan Daerah

• Sekretaris Kabinet

Siapakah Ketua MPR periode 2019-2024?

• Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H

• H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.

• Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI 

Lembaga negara yang berwenang untuk mengadili tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya adalah...

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Kejaksaan Agung

Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebijakan pemerintah dan memiliki hak interpelasi, hak anget, hak menyatukan pendapat adalah...

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu...

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

Lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan undang-undang adalah...

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Komisi Yudikatif

• Komisi Pemilihan Umum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, yaitu…

• Hak untuk meminta keterangan atau penjelasan

• Hak untuk mengajukan sesuatu, baik berupa usul atau pendapat

• Hak untuk tidak dapat dituntut di depan pengadilan

Para Anggota memiliki hak imunitas, apa itu hak imunitas?

• Hak untuk meminta keterangan atau penjelasan

• Hak untuk mengajukan sesuatu, baik berupa usul atau pendapat

• Hak untuk tidak dituntut di depan pengadilan

Mana yang termasuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Badan Sosialisasi

• Badan Musyawarah

• Badan Pengkajian

Tugas dan wewenang MPR RI tercantum dalam...

• Pasal 20 UUDRI 1945

• Pasal 3 UUDRI 1945

• Pasal 13 UU 7 Tahun 2017