AR dan FPP

Berikut adalah dasar hukum yang digunakan dalam proses pemeriksaan pajak kecuali:

• PER-07/PJ/2017

• SE-15/PJ.2018

• SE-10/PJ/2017

• PMK-22/PJ/2020

Berikut ini adalah dokumen yang dibuat pada saat pertemuan pertama dengan Wajib Pajak, kecuali

• Berita Acara Pertemuan

• Pakta Integritas

• Berita Acara Pemberian Keterangan

• Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Tanggapan atas SPHP harus disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu

• 3 hari kerja

• 7 hari kerja

• 10 hari kerja

• 1 minggu

Dokumen yang terkait dengan proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut kecuali:

• Pakta Integritas

• Risalah Pembahasan

• BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

• Ikhtisar Pembahasan

Hal-hal penting terkait peminjaman dokumen adalah sebagai berikut, kecuali

• Surat peminjaman dokumen bisa  dibuat lebih dari 1 (satu) kali

• Membuat Berita acara dipenuhi/tidak dipenuhi nya permintaan dokumen

• Surat Peminjaman dokumen hanya bisa dibuat satu kali

• Menghindari Surat permintaan peminjaman dokumen secara global

Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak diatur dalam SE Dirjen Pajak nomor:

• SE- 05/PJ/2021

• SE- 05/PJ/2022 

• SE- 06/PJ/2022

• SE- 06/PJ/2021

Apakah rekomendasi yang tepat dalam hal simpulan LHP2DK berupa Wajib Pajak tidak menanggapi SP2DK sesuai dengan SE-05/PJ/2022?

• Usulan pengamatan

• Wajib Pajak dalam pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

• Usulan pemeriksaan  

• Usulan bukti permulaan

Berikut ini adalah varibel dalam penyusunan DPP:

• WP PPS

• Data Pemicu

• WP HWI

• Semua benar 

Berikut ini adalah kondisi simpulan yang direkomendasikan untuk pemeriksaan sesuai dengan SE-05/PJ/2022, kecuali:

• WP OP meninggal dunia

• WP Tidak ditemukan

• WP tidak menaggapi SP2DK

• WP OP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Hal-hal berikut yang tidak benar terkait dengan SP2DK adalah:

• Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dibuat terlebih dahulu sebelum menerbitkan SP2DK

• Wajib Pajak wajib menjawab SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari kalender

• Usulan Pemeriksaan/Buper dapat dilakukan setelah SP2DK ditutup menjadi LHP2DK

• LHP2DK diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK dan tidak dapat diperpanjang