LATIHAN CAT

Bagaimanakah urutan konstruksi hukum pada penyelenggaraan pemilu?

 

• UU Pemilu, Peraturan KPU, Surat Edaran, Petunjuk Teknis,   

• UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

•  

  UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Surat Edaran, Petunjuk Teknis

•   Pembukaan UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

   

•   UUD 1945, UU Pemilihan Umum, Peraturan KPU, Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Petunjuk Teknis, Surat Edaran

Apa alasan tentang pentingnya pelaksanaan Pemilu dan Demokrasi, kecuali….

 

•    Memberikan Kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya

•  

  Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara konstitusional dan damai

•   Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

•  

  Sebagai sarana untuk memberikan lapangan pekerjaan yang luas di bidang politik

   

• Sebagai sarana kedaulatan rakyat

 

Rapat Pleno KPU Provinsi dianggap sah apabila?

•  

  Dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU Provinsi

•  

  Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

•  

  Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 5 (lima) orang, dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

•  

    Bagi KPU Provinsi yang jumlah anggotanya 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir

   

• Dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU Provinsi

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas sebagai berikut, kecuali….

 

• Mandiri

   

• Proporsional

      

• Profesionalitas

   

• Moralitas

   

• Efektivitas

Apa visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022?

 

• Menjadi Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pancasila dan amanat Undang Undang Dasar 1945;

•  

  Menjadi lembaga Pemilu yang independen, bermartabat, berwibawa dan sejahtera;

•  

  Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL;

•  

  Menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, demokratis;

•  

  Menjadi Penyelenggara Pemilu yang kuat dan tahan lama;

Misi Komisi Pemilihan Umum peride 2017-2022 adalah sebagai berikut, kecuali….

 

• Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

•  

  Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;

•  

  Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

   

• Memperkuat peran partai politik dalam penjaringan calon pemimpin yang capable dan berkualitas;

   

• Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

  Kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah:

 

• Lembaga hierarkis

•  

  Lembaga pemanen (tetap)

   

• Lembaga struktural

•  

  Lembaga nonstruktural

   

• Lembaga administrasi pemilu

Lagu mars Pemilu pasca reformasi, digunakan mulai pemilu tahun 2004. Siapakah pengarangnya?

 

• Ismail Marzuki

•  

  Nurhidayat Sardini

• Mochtar Embut

   

• Nortier Simanungkalit

•  

  Enrico Michael Wuri

Pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini:

 

• Komisi Independen Pemilihan (KIP) bukan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

•  

  Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah penyelenggara pemilu di dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Nanggro Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta

•  

  Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum

   

• Komisi Independen Pemilihan (KIP) diseleksi dan dipilih langsung oleh DPR RI

•  

  Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bertanggungjawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Berdasarkan Undang Undang nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebutan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota di provinsi Aceh adalah:

•  

  Dewan Perwakilran Rakyat Aceh Kabupaten (DPRAK)

   

•   Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

   

     

• Dewan Perwakilan Istimewa Rakyat Aceh (DPRIA)

   

•   Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)

   

• Dewan Perwakilran Rakyat Kehormatan (DPRK)