PH Pernikahan dan Perceraian PNS

Dasar hukum Pernikahan dan Perceraian PNS/ASN yaitu ....

• PP No. 10 Tahun 1983

• PP No. 45 Tahun 1990

• PP No.10 Tahun 1990

• PP No.45 Tahun 1995

• PP No.10 Tahun 2010

PNS/ASN yang telah melakukan perceraian berkewajiban melaporkan selambatnya ....

• 1 bulan

• 2 bulan

• 3 bulan

• 4 bulan

• 6 bulan

Berikut yang bukan merupakan syarat PNS/ASN yang akan beristri lebih dari satu :

• Tidak bertentangan dengan ajaran agama

• Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

• Alasan dapat diterima akal sehat

• Sehat secara jasmani maupun rohani

• Memiliki penghasilan yang cukup

Berikut yang bukan syarat yang harus dipenuhi jika PNS/ASN akan beristri lebih dari seorang ....

• Tidak mengganngu tugas kedinasan yang dinyatakan dengan keterangan dari atasannya

• Istri tidak dapat memenuhi kewajiban karena sakit yang sulit sembuh

• Mendapat izin dari atasan langsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan

• Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat sembuh

• Sesudah 10 tahun pernikahan belum mempunyai keturunan yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah

Yang bukan prosedur pengajuan izin jika PNS/ASN akan beristri lebih dari seorang ....

• Permohonan izin dilakukan tertulis secara hirarki

• Atasan wajib memberikan pertimbangan dan menyampaikan ke pejabat yang berwenang

• Pejabat yang berwenang memberikan izin dapat meminta keterangan PNS, istri PNS atau pihak lain

• Permohonan izin harus disampaikan dalam waktu 3 bulan kepada atasan langsung

• Pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan menolak/memberikan izin dalam waktu 3 bulan

Pada perceraian PNS/ASN sebagai tergugat harus melakukan :

• Mengajukan permohonan izin

• Menerima keputusan pemberian izin

• Memberitahu adanya gugatan cerai

• Menerima keputusan penolakan izin

• Melakukan mediasi perceraian

Persyaratan perceraian PNS/ASN bila salah satu pihak melakukan perzinahan adalah ...

• Laporan perzinahan dari RT/RW setempat

• Keputusan pengadilan yang incracht

• Keputusan dari pihak camat setempat

• Laporan dari pihak pengadilan yang berwenang

• Pernyataan dari RT dan RW setempat

Perceraian PNS/ASN dapat dilakukan bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain ....

• Sekurang-kurangnya 1 tahun berturut-turut

• Sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut

• Sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut

• Sekurang-kurangnya 4 tahun berturut-turut

• Sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut

Perceraian PNS/ASN yang dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran harus dibuktikan ....

• Keterangan pejabat berwenang

• Keterangan Camat yang disahkan pejabat berwenang

• Keterangan Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Camat

• Keterangan RW yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa

• Keterangan RT yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa

Perceraian PNS/ASN yang dikarenakan salah satu pihak dihukum penjara :

• Lamanya hukuman sekurang-kurangnya 10 tahun

• Putusan pengadilan yang incracht

• Terjadi sebelum pernikahan

• Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri

• Terkena kasus pidana sehingga dipenjarakan