UH I PPKN Bab 1_Sem 1

Warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak mendapatkan beberapa hak yang hanya berlaku untuk warga Negara Indonesi. Hal tersebut disebut sebagai hak konstitusional. Berikut ini yang tidak termasuk hak konstitusional warga negara asing adalah  . . . .

• mengikuti bela negara

• mendirikan partai politik di Indonesia

• mendapatkan beasiswa khusus dari pemerintah Indonesia

• menjadi pegawai negeri sipil

• menjadi anggota kepolisian RI

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut melanggar UUD NRI Tahun 1945 . . . .

• Pasal 28B ayat (2)

• Pasal 28C ayat (2)

• Pasal 28D ayat (2)

• Pasal 28E ayat (2)

• Pasal 28F ayat (2)

Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. KIP sangat membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD sampai SMP dan sederajat. Sejatinya langkah pemerintah tersebut sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 . . . .

• Pasal 28

• Pasal 29

• Pasal 30

•     Pasal 31

•   Pasal 32

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu dibentuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh pemerintah. Layanan KIS tersebut sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 . . . .

• Pasal 28B ayat (1)

• Pasal 28H ayat (1)

• Pasal 28I ayat (1)

• Pasal 29 ayat (1)

• Pasal 30

“BRI Citayam penuh sesak dengan warga sekitar yang sedang mengantri untuk mencairkan BLT” (Radar Bogor 2020) hal ini merupakan upaya penegakkan hak bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 ...

•   Pasal 27 ayat (2)

• Pasal28H ayat (1)

•   Pasal 31 ayat (1)

•      Pasal 31 ayat (2)

• Pasal 32 ayat (2)

satu  wujud pengakuan HAM adalah setiap warga negara berhak mendapat persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Pengakuan HAM tersebut merupakan pengamalan Pancasila khususnya sila …

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Salah satu bentuk pengelolaan perekonomian di Indonesia adalah adanya koperasi. Dalam pelaksanaannya, koperasi menerapkan prinsip, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda layaknya majikan dengan buruhnya. Semua yang tergabung dalam koperasi merupakan anggota koperasi. Berdasarkan hal tersebut, dasar pendirian koperasi terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 . . . .

• Pasal 29 ayat (1)

• Pasal 30 ayat (1)

• Pasal 31 ayat (1)

• Pasal 32 ayat (1)

•   Pasal 33 ayat (1)

Bocah usia 6 tahun disiksa ibu kandung karena stress akibat PHK” (Koran Monde Depok 1999), kasus tersebut jelas sangat menyayat hati nurani dan melanggar kewajiban orang tua yang seharusnya melindungi anak dari tindakan kekerasan seperti yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 ...

• Pasal 28B ayat (2)

•   Pasal 28H ayat (1)

• Pasal 31 ayat (1)

• Pasal 31 ayat (2)

•   Pasal 32 ayat (2)

Dalam suatu acara Dies Natalis SMA Kartini terdengar suara adzan dari masjid kampung sebelah. Panitia kemudian menghentikan acara sejenak sampai adzan selesai dikumandangkan. Hal ini merupakan tindakan yang sesuai dengan Pancasila khususnya sila …

•   Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

•   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan bentuk integrasi nasional para pemuda dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu sila …

• Ketuhanan Yang Maha Esa

•      Kemanusiaan yang adil dan beradab

•   Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia