PH Pemberhentian Pegawai

Dasar hukum pemberhentian pegawai yaitu ....

• UU No.10 Tahun 2010

• UU No.10 Tahun 2012

• UU No. 5 Tahun 2014

• UU No.14 Tahun 2018

• UU No.12 Tahun 2014

PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :

• Melanggar sumpah/janji jabatan karena tidak setia dengan pemerintah

• Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PNS

• Atas permintaan sendiri

• Mencapai batas usia pensiun

• Perampingan organisasi pemerintah

PNS/ASN  dapat diberhentikan dengan hormat karena :

• Melanggar sumpah/janji jabatan

• Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara

• Melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat

• Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetap dengan hukuman kurang dari 4 tahun

• Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetap dengan hukuman 4 tahun atau lebih

Yang dimaksud dengan jabatan struktural eselon I di tingkat pusat yaitu :

• Sekretaris Jendral

• Kepala Dinas

• Kepala Bidang

• Kepala Seksi

• Kepala satuan

Jabatan yang pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden yaitu ....

• Pembina

• Pembina Tingkat I

• Penata

• Penata Tingkat I

• Hakim

Pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kotamadya yang berpangkat pembina atau pembina tingkat I akan ditetapkan oleh ....

• Menteri Dalam Negeri

• Pejabat Pembina Kepegawaian

• Gubernur

• Walikota

• Bupati

Pemberhentian CPNS Daerah Provinsi  yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS akan ditetapkan oleh ....

• Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

• Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi

• Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten

• Gubernur

• Walikota

Berikut yang bukan merupakan alasan PNS diberhentikan dari jabatan struktural ....

• Mengundurkan diri dari jabatan struktural yang di dudukinya

• Mencapai batas usia pensiun

• Diangkat dalam jabatan struktural lain

• Tugas belajar lebih dari 6 bulan

• Dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana

Pemberhentian PNS/ASN yang menjadi anggota partai politik berlaku terhitung ....

• Saat PNS mengajukan pengunduran diri

• Saat PNS menjadi anggota partai politik

• Saat PNS menjadi pengurus partai politik

• Mulai awal bulan PNS mengajukan pengunduran diri

• Mulai akhir bulan PNS mengajukan pengunduran diri

Pemberhentian PNS yang mengajukan pengunduran diri akan ditangguhkan apabila ....

• Menjadi anggota partai politik

• Menjadi pengurus partai politik

• Sedang mengajukan upaya banding administratif

• Cuti diluar tanggungan negara

• Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani