PERSIAPAN OLIMPIADE APBN

1.      Berikut ini yang bukan termasuk dalam pos penerimaan APBN perpajakan yaitu…..

• Pajak reklame

• Pajak iklan

• Cukai

• Pajak pertambahan nilai

• Pajak bumi dan bangunan

Penerimaan hibah oleh suatu negara dalam bentuk uang untuk membiayai suatu kegiatan negara dapat dicairkan melalui…..

• Kementerian keuangan

• Pimpinan menteri/lembaga

• Pimpinan suatu daerah

• Bank Indonesia

• Kepala KPPN

Berikut ini yang termasuk siklus dalam penyusunan APBN, kecuali…..

• Perencanaan

• Penganggaran

• Pembahasan

• Penetapan

• Penilaian

Berikut ini yang termasuk ruang lingkup keuangan negara, kecuali…..

• Penerimaan negara/daerah

• Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau dipisahkan

• Mengatur peredaran uang

• Menyelenggarakan tugas layanan umum

• Menerima tagihan

Keuangan negara yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek keuangan kebijakan mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban merupakan pendekatan keuangan dari sisi…..

• Subjek

• Objek

• Proses

• Tujuan

• Pengelolaan

Setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam sebuah dokumen anggaran merupakan perwujudan dari asas…..

• Spesialitas

• Universalitas

• Kesatuan

• Akuntabilitas

• Keterbukaan

Suatu asas yang mengacu pada wujud pertanggungjawaban keuangan termasuk dalam asas…..

• Tahunan

• Universalitas

• Kesatuan

• Akuntabilitas

• Keterbukaan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara, maka presiden selaku pemegang kekuasaan umum dalam pendelegasian wewenangnya dibantu oleh, kecuali…..

• Menteri teknis

• Menteri keuangan

• Kepala KPPN

• Gubernur

• DPR

Kekuasaaan untuk menerima, meneliti, menguji keabsahan, dan menerbitkan surat perintah menagih dan membayar tagihan yang membebani anggaran penerimaan dan pengeluaran negara sebagai akibat dari tindakan otorisator. Kewenangan tersebut dilakukan oleh…..

• Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPMM)

• Bendahara Umum Negara (BUN)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Bendahara Penerimaan

• Bendahara Pengeluaran

Kewenangan presiden dalam kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Berikut ini yang termasuk kewenangan khusus presiden yaitu…..

• Menetapkan strategi pengelolaan anggaran negara

• Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara selama satu periode kepada dewan legislatif

• Menetapkan prioritas anggaran

• Membuat kebijakan teknis dalam pengelolaan APBN yang didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga

• Menetapkan arah kebijakan umum dalam rangka pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran