PERAN LEMBAGA HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN

Lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibat masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri merupakan peran dari lembaga .....

• Kepolisian

• Kejaksaan

• KPK

• TNI

• Advokat

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan merupakan peran dari lembaga .....

• Kepolisian

• Kejaksaan

• KPK

• Hakim

• Advokat

Seseorang yang berwenang untuk melakukan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan wewenang dari .....

• TNI

• Kejaksaan

• KPK

• Hakim

• Advokat

Orang yang berprofesi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum, membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan wewenang dari .....

• Kepolisian

• Kejaksaan

• KPK

• Hakim

• Advokat

Lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati yang memiliki tugas untuk berkoordinasi, supervisi dengan lembaga terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta tindakan pencegahan adalah .....

• Kepolisian

• Kejaksaan

• KPK

• Hakim

• Advokat

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum, tentunya membutuhkan dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang kuat selain dapat membantu untuk mengetahui tugas dan wewenang namun juga untuk membatasi supaya tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dasar hukum dari lembaga kepolisian adalah .....

• Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009

• Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003

Dasar hukum yang dapat membantu kita untuk mengetahui tugas dan wewenang hakim adalah .....

• Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009

• Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal tersebut dapat kita ketahui karena sesuai dengan keberadaan Kejaksaan RI yang tertulis dalam .....

• Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009

• Undang-Undang RI No. 30 tahun 2003

Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam .....

• Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009

• Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003

Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mendirikan lembaga untuk mengatasi adanya tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada .....

• Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 16 tahun 2004

• Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002

• Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009

• Undang-Undang RI No. 30 tahun 2003