3. Test materi Melakukan Perencanaan PBJP Level-1

1. Ketentuan yang TIDAK perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah barang/jasa yang dibutuhkan…

• A. Besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi

• B. Memperhatikan keinginan pimpinan organisasi

• C. Beban tugas serta tanggung jawab

• D. Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

2. Komponen berikut ini yang harus diperhatikan dalam menyusun spesifikasi teknis adalah…

• A. Spesifikasi mutu/kualitas, kuantitas/jumlah, waktu, pelayanan, dan lokasi/tempat

• B. Spesifikasi mutu/kualitas, fungsi, kinerja, kuantitas/jumlah, dan lokasi/tempat

• C. Spesifikasi mutu/kualitas, pelayanan, garansi, dan kinerja

• D. Spesifikasi mutu/kualitas, pelayanan, waktu dan kinerja

3. Pemaketan barang/jasa berorientasi pada…

• A. Barang/jasa yang dikuasai/dimiliki instansi

• B. Ketersediaan barang/jasa

• C. Penggunaan produk dalam negeri

• D. Produk yang ramah lingkungan

4. Salah satu risiko akibat identifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak sesuai dengan rencana kerja adalah….

• A. Pemilihan penyedia gagal

• B. Pengadaan tidak terlaksana karena anggaran tidak tersedia

• C. Pengadaan Barang/jasa tidak efisien

• D. Kualifikasi penyedia tidak sesuai

5. Yang TIDAK termasuk Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa adalah…

• A. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

• B. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa

• C. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa

• D. Sumber Daya Manusia Pengawas Internal (APIP)

6. PPK mendapati kerusakan alat pendingin ruangan di ruang pertemuan akibat tidak berfungsinya compressor AC, sehingga perlu dilakukan penggantian segera, langkah yang tepat dilakukan oleh PPK dalam menyusun spesifikasi teknis peralatan tersebut adalah….

• A. Melakukan survey pasar atas ketersediaan barang di pasar

• B. Menyebut merek peralatan yang dibutuhkan

• C. Mencari penyedia jasa perbaikan alat pendingin

• D. Menggunakan produk dalam negeri

7. Pada pengadaan barang di salah satu instansi PPK menetapkan paket pengadaan barang sejenis menjadi 3 paket dengan alasan waktu kebutuhan dan kegiatan tidak sama, UKPBJ ketika melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan, kemudian mengusulkan kepada PPK untuk mengkonsolidasikan 3 paket pekerjaan menjadi 1 paket pengadaan, karena nilai pengadaan masih di bawah batasan maksimal nilai pengadaan untuk UMKK, PPK menolak usulan UKPBJ dengan alasan pemaketan sudah benar dan sesuai kewenangannya. Terhadap permasalahan tersebut mana pendapat yang benar ?

• A. Pemaketan pengadaan memperhatikan kepentingan UMKK

• B. Pemecahan paket pengadaan merupakan tindakan yang dilarang apabila untuk menghindari tender/seleksi

• C. Konsolidasi pengadaan dilakukan oleh PPK pada tahap persiapan pengadaan

• D. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan oleh PA/KPA, PPK dan UKPBJ

8. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan, perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD, dapat dilakukan:

• A. Bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD

• B. Bersamaan dengan pembahasan dan kesepakatan KUA PPAS antara kepala daerah dengan DPRD

• C. Bersamaan dengan penyusunan RKA SKPD dan RAPD

• D. Setelah DPA terbit.

9. Yang TIDAK termasuk kegiatan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi adalah :

• A. Kesesuaian kebutuhan pekerjaan konstruksi, kompleksitas pekerjaan konstruksi, pembebasan lahan

• B. Keterlibatan usaha kecil, waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, studi kelayakan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain

• C. Persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan, desain pekerjaan konstruksi, mengidentifikasi kontrak pekerjaan konstruksi

• D. Jenis kebutuhan, fungsi dan manfaat, target yang diharapkan, jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan.

10.PPK dalam menyusun dan menetapkan Spesifikasi teknis/KAK terutama untuk memperoleh spesifikasi mutu yang dibutuhkan, diperoleh bahan/data, dan informasi dari beberapa sumber, yaitu:

• A. Brosur/katalog produk dari setiap merek (hardcopy ataupun katalog di internet), Direktori yang diterbitkan oleh asosiasi industry, Jurnal/informasi hasil penelitian/pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti, Dokumen Spesifikasi Teknik dari pengguna/konsultan perencana, Dokumentasi hasil survei/RFI dari penyedia.

• B. Dokumentasi hasil survei di lokasi pelaksanaan pekerjaan, dokumentasi daftar harga/biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi Informasi yang dipublikasikan dari situs web komunitas internasional terkait informasi biaya/harga satuan profesi keahlian yang berlaku secara internasional.

• C. Data rencana pengadaan di SIRUP, dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Dokumen Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (BPS).

• D. Dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Database Barang Milik Negara di SIMAK-BMN, Database Barang Milik Daerah di SIMDA BMD, Database penyedia di SIKAP, Database kontrak dari masing-masing unit kerja