Orde Baru

Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian dari . . . .

• Orde Lama

• Orde Baru

• Reformasi

• UUD 1945

Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….

• Mengirim pasukan ke Timor Timur

• Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia

• Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB

• Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat

Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan social dengan duduk di MPR / DPR. Peran ini dikenal dengan…

• Dwi Fungsi

• Sapta Marga

• Konsesus Nasional

• Komando Daerah Militer

Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik menjadi kompromi. Salah satu langkahnya adalah …

• Memperbaiki hubungan dengan negara Cina

• Memperbaiki hubungan bilateral dan Kawasan

• Memasukkan Timor Timur menjadi bagian RI

• Memprakarsai berdirinya ASEAN

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia

2) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB

3) Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN

4) Memutuskan hubungan dengan Negara-negara blok Timur

5) Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok

Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor...

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 4

• 2, 3, dan 4

• 2, 3, dan 5

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah ...

• Pembentukan partai golongan karya

• Masyarakat bebas membantuk parpol

• Pancasila sebagai azas tunggal parpol

• Menyederhanakan partai-partai politik

Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain memiliki ciri yaitu ...

• Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan golkar

• Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

• Diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik

• Memilih anggota DPR, presiden dan wakil presiden

Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah …

• Bhinneka Tunggal Ika

• Eka Prasetya Pancakarsa

• Tut Wuri Handayani

• Ambeg Paramata

Perhatikan pernyataan berikut ini !

1) Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat.

2) Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

3) Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

4) Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis.

5) Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

6) Sistem perwakilan bersifat semu

Berdasarkan pernyataan di atas, Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru ditunjukkan oleh nomor..... 

• 1),2),3)

• 2),3),4)

• 1),5),6)

• 3),4),5)

Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan orde baru adalah ….

• terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu

• daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

• pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

• orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi