Memaknai Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.

• hukum

• Pancasila

• Republik

• Merdeka

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum ..............................

• regional

• bilateral

• nasional

• internasional

Sistem hukum nasional merupakan hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan .........

• bersama

• berkumpul

• bersatu

• bernegara

Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan .....................................”

• kebiasaan

• himbauan

• undang-undang

• perintah

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................

• berwenang

• berpangkat

• terpilih

• terpengaruh

Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki ........................................................................ bagi kepastian hukum.

• keunggulan

• kedudukan yang sangat penting

• kepastian

• kedudukan

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.

• pengaruh

• kewenangan

• hierarki

• aturan

Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan ................................

• perwilayahan

• pejabat

• penguasa

• perundang-undangan

Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan .........................

• ekonomis

• yuridis

• perintis

• moralis

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang .........................

• sederajat atau lebih tinggi.

• lebih rendah

• lebih lama

• sesuai yang berwenang