UH SEJARAH INDONESIA BAB IV KELAS XII

Titik tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah . . . .

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959

• Surat Perintah 11 Maret 1966

• Tap. MPRS No. IX/MPRS/1966

• Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966

POLITIK. Pada masa Orde Baru diadakan penyederhanaan dengan menyisakan tiga, yakni . . . .

• PNI, PPP, dan Golkar

• PPP, PDI, dan Golkar

• NU, PDI, dan Masyumi

• PPP, PDI, KAMMI

Kondisi politik pemerintahan setelah dikeluarkannya Supersemar menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan yang disebabkan . . . .

• Presiden Soekarno merangkap jabatan sebagai presiden sekaligus pemimpin besar revolusi

• kekuasaan eksekutif melewati batas dengan melebihi kekuasaan lembaga negara lainnya

• Presiden Soekarno sebagai presiden RI sementara Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar

• adanya rangkap jabatan yang dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto

Untuk memperkuat perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Orde baru mengeluarkan paket UU politik pada tahun 1985 yang terdiri atas lima UU politik. Berikut ini yang tidak termasuk dalam UU politik tersebut adalah . . . .

• UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD

• UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

• UU No. 5 tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila

• UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perhatikanlah data di bawah ini.

1) Stabilitas nasional

2) Pertumbuhan ekonomi

3) Pemerataan hasil-hasil pembangunan

4) Mengentaskan kemiskinan

5) Meningkatkan pendidikan

Konsep Trilogi Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Orba ditunjukkan terdapat pada nomor . . .

• 1,2,3

• 1,2,4

• 2,3,4

• 3,4,5

Gerakan Reformasi 1998.

Berikut ini yang tidak termasuk mahasiswa korban tragedi Mei 1998 adalah . . . .

• Elang Mulia Lesmana

• Hendriawan Sie

• Arif Rahman Hakim

• Heri Hertanto

Perhatikanlah pernyataan berikut ini.

1 Menyelenggarakan pemilu secara periodik

2 Membatasi masa jabatan presiden

3 Menjalankan kembali trias politika

4 Menjalankan pemerintahan yang tersentralisasi

5 Membatasi jumlah partai politik

Upaya pemerintahan Orde Baru dalam menegakkan kembali prinsip-rinsip demokrasi terdapat pada nomor . . .

• 1,2,3

• 1,2,4

• 1,2,3,5

• 2,3,4

Presiden Soeharto menerapkan konsep penyerdehanaan partai dalam upaya mencapai stabilitas politik menjadi hanya 3 partai saja. Ketiga partai tersebut didasarkan kepada . . . .

• agama, nasionalisme. dan golongan karya

• agama, golongan karya, dan komunisme

• non agama, nasionalime, dan komunisme

• komunisme, nasionalisme, dan agama

Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk dalam agenda tersebut reformasi, yakni . . . .

• mengganti kepemimpinan nasional

• menghapus dwifungsi ABRI

• memberikan sanksi sosial kepada koruptor

• amandemen terhadap UUD 1945

Berakhirnya masa pemerintahan Orba diawali dengan adanya krisis ekonomi, krisis politik, dan hukum yang kemudian mendorong lahirnya . . . .

• ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah

• krisis ideologi dan sikap anti pemerintah

• ide reformasi menghendaki perubahan mendasar

• krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru