PRE-TEST 2

Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu diatur dalam.....

• Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022

• Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022

• Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

• Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018

Dalam perbawaslu yang mengatur tentang tentang tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, tiga kriteria yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran pemilu adalah ....

• WNI yang mempunyai hak pilih, Tim Kampanye, Pemantau Pemilu

• WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu

• WNI yang mempunyai hak pilih, Tim Kampanye, Pemantau Pemilu

• WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, Tim Kampanye

Dalam hal temuan dugaan pelanggaran pemilu dapat bersumber dari ...

• Pengawasan Pengawas Pemilu

• Laporan Pemantau Pemilu

• Pengawasan Pengawas Pemilu dan hasil penelusuran informasi awal

• Hasil penelusuran informasi awal

Empat istilah jenis pelanggaran dalam pemilu antara lain...

• Kode etik, Netralitas ASN, Pidana Pemilu, Perundang-undangan lain

• Pidana Pemilu, Kode Etik, Administrasi, Perundang-undangan lain

• Netralitas ASN, Pidana Pemilu, Kode Etik, Perundang-undangan lain

• pelanggaran teknis, administrasi, kode etik, pidana pemilu

Ketentuan batasan waktu atau hari bagi pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu adalah ...

• 6 hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu

• 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu

• 10 hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu

• Tidak ada batasan, selama tahapan masih berlangsung

Syarat untuk sebuah laporan diregister pada kajian awal adalah terpenuhinya syarat formal dan materiil. Berikut adalah beberapa syarat formal yang benar, kecuali...

• Nama dan alamat pelapor, Pihak Terlapor

• Pihak Terlapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu

• Waktu dan tempat kejadian, Bukti

• Nama dan alamat pelapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi jangka waktu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umun yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum adalah ...

• Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022

• Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022

• Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018

• Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Berikut pengertian pelanggaran administratif pemilu yang benar adalah ...

• Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang sudah ditetapkan  oleh KPU dalam tahapan dan jadwal.

• Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang 7 Tahun 2017.

• Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu.

• Pelanggaran terhadap undang-undang lain tetapi masih masih berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan

Dalam hal laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terdapat dugaan pelanggaran, maka pengawas melaporkan kejadian kepada ...

• Panwaslu Kelurahan/Desa

• Panwaslu Kecamatan

• Panwaslu Kecamatan Melalui Panwaslu Kelurahan/Desa

• Bawaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan

Berikut adalah wewenang Panwaslu kecamatan dalam melakukan penanganan pelanggaran administratif adalah ...

• Menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggran administratif pemilu.

• Menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS

• Melaporkan dan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil alih penanganannya

• Menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajian