Penilaian Harian Demokrasi Liberal dan Terpimpin

Sejak PKI menjadi salah satu partai pemenang pemilu, terus berjuang untuk menyingkirkan lawan politiknya dan mampu mendekatkan diri kepada presiden. Dominasi PKI mampu mengubah politik luar negeri Indonesia dari bebas aktif menjadi politik konfrontasi dalam rangka .…

• menentang dominasi Amerika di Asia Tenggara
• mendukung perjuangan komunis China
• membentuk poros Jakarta-Peking
• membentuk imperium di Asia Tenggara
• menentang pembentukan Federasi Malaysia

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Moh. Natsir, dicetuskan pembangunan ekonomi gerakan Benteng yang digagas oleh Prof. DR. Soemitro Djojohadikoesoemo. Menurut sang perdana menteri, pada intinya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia adalah .…

• dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional
• pembangunan ekonomi rakyat semesta
• kemitraan dengan bangsa asing di Indonesia
• seperti yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945
• berasaskan kepada kepribadian bangsa

Kabinet M. Natsir memulai pemerintahan sejak 6 September 1950 dan dan beberapa bulan kemudian yaitu pada 21 Maret 1951, pemerintahan M. Natsir berakhir karena ....

• tidak mampu memulihkan keamanan
• tidak dapat melakukan penataan aparatur
• tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat
• tidak mampu mencari bantuan luar negeri
• mendapat mosi dari kelompok oposisi

Kabinet Sukiman Wiryosanjoyo merupakan kabinet kedua di era demokrasi liberal. Kabinet ini didukung dua partai besar (Masyumi dan PNI) tetapi tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan ... .

• membawa politik luar negeri Indonesia pro Uni Soviet
• menolak bantuan ekonomi militer dari Amerika Serikat
• membawa politik luar negeri Indonesia pro Amerika
• adanya kebijakan pemerintah keluarnya dari PBB
• Masyumi memboikot anggotanya yang duduk di kabinet

Melihat konstituante yang hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan yang tanpa memperoleh hasil sesuai yang diamanatkan, maka Presiden Sukarno menyampaikan gagasan-gagasan dihadapan sidang konstituante. Gagasan yang disampaikan Presiden Sukarno tersebut yang dikenal dengan konsepsi presiden antara lain berisi ... .

• instruksi untuk memberlakukan UUD 1945
• untuk menyederhanakan partai-partai politik
• ajakan untuk membentuk kabinet “empat kaki”
• strategi untuk mempermudah menyusun UUD
• cara memperkuat pelaksanaan demokrasi liberal

Pemerintahan parlementer yang dikendalikan oleh partai politik menjadikan kondisi politik tidak stabil mendorong Presiden Sukarno pada akhir demokrasi liberal menunjuk Juanda untuk membentuk kabinet non partai. Kabinet yang dikenal dengan zaken cabinet ini anggota-anggotanya terdiri atas ....

• perwakilan partai politik pemenang pemilu
• orang-orang profesional yang ahli di bidangnya
• hasil perimbangan kekuatan politik di parlemen
• tokoh-tokoh dari perwakilan seluruh partai politik
• golongan profesional dari berbagai partai politik

Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi liberal ....

• belum waktunya untuk diterapkan
• presiden memiliki kekuasaan politik
• tidak terjadi pergantian presiden
• tidak cocok diterapkan di Indonesia
• sarat dengan konflik antar partai

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 25 lebih konstan baik partai politik maupun perorangan. Pelaksanaan pemilu tersebut merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan hajat besar pesta demokrasi yang pelaksanaannya dapat berlangsung secara luber dan jurdil sehingga pemilu menjadi acuan untuk pemilu-pemulu berikutnya. Dalam pemilu tersebut muncul empat partai besar yaitu ....

• PPPRI, GERINDA, Persatuan Daya, dan PIR
• PSII, PARKINDO, PERTI, dan Murba
• Partai Katolik, PSI, PPTI, dan IPKI
• AKUI, ACOMA, PERMAI, dan BAPERKI
• PNI, Masyumi, NU, dan PKI

Dalam usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari jurang kehancuran, Presiden Sukarno pada hari minggu tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengeluarkan sebuah dekrit yang dikenal Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya dekrit ini antara lain disebabkan …

• Masyumi, NU dan PSII menilai badan konstituante tidak berfungsi
• keinginan presiden untuk tampil menjadi kepala pemerintahan
• kegagalan badan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar
• penolakan PNI dan PKI terhadap pelaksanaan konsepsi presiden
• rakyat Indonesia telah jenuh dengan pelaksanaan demokrasi liberal

Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Pembubaran Konstituante 3. Berlakunya kembali UUD 1945 4. Pembentukan MPRS dan DPAS 5. Bersihkan kabinet dari unsur PKI 6. Turunkan harga kebutuhan pokok Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada pernyataan diatas ditunjukkan dengan nomor ....

• 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 2, 4, 6
• 3, 4, 5
• 4, 5, 6