Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah:

• UUD 1945

• Pembukaan UUD 1945

• Pancasila

• Proklamasi 17 Agustus 1945

• Benar Semua

Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal:

• 15 Agustus 1945

• 16 Agustus 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 19 Agustus 1945

Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada..

• MPR dan Presiden

• DPR dan MPR

• DPR dan Presiden

• DPR dan DP

• Presiden dan BPK

PPK berkedudukan dimana?

• Ibu Kota Kecamatan

• Kantor Kecamatan

• Aula Kecamatan

• Kantor Polsek

• Ibu Kota Desa / Kelurahan

Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?

• PPS

• PPK

• KPU Kab / Kota

• KPU Provinsi

• KPU

Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan?

• Ketua KPPS

• Ketua PPS

• Ketua PPK

• Ketua KPU Kab / Kota

• Ketua KPU Provinsi

Berapakah jumlah Pantarlih pada tiap TPS ?

• 1 Orang

• 2 Orang

• 3 Orang

• Tergantung Jumlah Pemilih

• Semua Jawaban Salah

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….

• 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi

• 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi

• 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi

• 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi

• 6 (Enam) hari setelah hasil rekapitulasi

Berapa lama masa kerja PPS?

• PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

• PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

• PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara

• PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara

• PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara

Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali :

• Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK

• Menerima pendaftaran calon PPK

• Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK

• Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK

• Melakukan wawancara calon anggota PPK