RUU MENJADI UU

Pasal UU yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan di Indonesia adalah ....

• Pasal 10 Tahun 2011

• Pasal 11 Tahun 2011

• Pasal 12 Tahun 2011

• Pasal 13 Tahun 2011

Rancangan UU dapat berasal dari .....

• DPR, DPD

• Presiden

• Presiden, DPR

• Presiden, DPR, DPD

RUU yang diajukan oleh Presiden, DPR, DPD harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali ....

• RUU RAPBN, RUU PERPU, dan RUU Pencabutan UU/PERPU

• RUU RAPBN

• RUU RAPBN, RUU PERPU

• RUU PERPU, dan RUU Pencabutan UU/PERPU

Jika RUU disetujui untuk dibahas maka ditidaklanjuti dengan ....

• 1 Tingkat Pembicaraan

• 2 Tingkat Pembicaraan

• 3 Tingkat Pembicaraan

• 4 Tingkat Pembicaraan

Tingkat Pembicaraan yang pertama jika RUU disetujui untuk dibahas yaitu ....

• Rapat Gabungan Komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran dan panitia khusus

• Rapat badan legislatif, rapat badan anggaran dan panitia khusus

• Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran dan panitia khusus

• Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran

Tingkat Pembicaraan yang kedua jika RUU disetujui untuk dibahas yaitu ....

• Rapat paripurna yang berisi laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan Tingkat 1.

• Rapat paripurna yang berisi laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPR, dan hasil pembicaraan Tingkat 2.

• Rapat paripurna yang berisi laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPRD, dan hasil pembicaraan Tingkat 1.

• Rapat paripurna yang berisi laporan tentang protes, pendapat mini fraksi, pendapat mini MPR, dan hasil pembicaraan Tingkat 1.

Apabila RUU yang diajukan tidak mencapai mufakat akan dilakukan dengan ....

• voting (suara terbanyak)

• Pilihan Presiden

• Pilihan DPR

• Pilihan Pemerintah

Bila RUU mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah untuk diserahkan kepada ....

• MPR

• DPR

• DPRD

• Presiden

Presiden tidak menandatangani RUU yang disetujui maka otomatis RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan dalam kurun waktu ...

• 10 Hari

• 15 Hari

• 20 Hari

• 30 Hari

Sesuai Mahkamah konstitusi no. 06 / PMK / 2005 pembatalan RUU dapat dilakukan melalui ....

• suara terbanyak

• Mufakat

• Yudisial Review

• Pilihan MPR